Dana Hibah Rp 6,5 Miliar Balik ke Pusat, Kepala BPBD Humbahas Dicopot  

Kantor BPBD Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | ASkibat pelaksanaan perencanaan proyek yang tidak dilakukan pada awal tahun, sebesar Rp 6,576.839.000 di APBD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tahun anggaran (TA)2021 bersumber dari dana hibah pemerintah pusat untuk hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2020 lalu, balik ke pusat.

Itu dipicu dikarenakan uang senilai Rp 6,5 miliar yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Humbahas diketahui gagal ditenderkan.

Sekretaris BPBD Humbahas, Maringan Sinaga didampingi Kepala Seksi Penanggulangan Bencana, Limboy Ompusunggu mengatakan, ada sebanyak 8 paket senilai Rp 6,5 miliar bersumber dari dana hibah pemerintah pusat gagal ditender tahun ini.

“Memang benar ada beberapa paket pekerjaan di bidang kita yang bersumber dari dana hibah pemerintah pusat balik ke pusat,” kata Maringan, Senin (8/11/2021).

Sementara Limboy sebagai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan itu menjelaskan, dana hibah itu terdiri dari, pengawasan supervisi kegiatan rekontruksi Tembok Penahan Tanah (TPT) 7 ruas jalan sebesar Rp 200 juta dan tembok penahan tanah jalan Simpang Tiga Purba-Bonan Dolok Kecamatan Dolok Sanggul senilai Rp 900 juta.

Kemudian, kegiatan tembok penahan tanah jalan Aeklung-Batunajagar Kecamatan Dolok Sanggul senilai Rp 850 juta dan tembok penahan tanah jalan Sihikkit-Hutajulu Kecamatan Onan Ganjang sebesar Rp 700 juta.

Kegiatan tembok penahan tanah jalan Hutasoit Lobutua Kecamatan Lintong Nihuta senilai Rp 600 juta dan tembok penahan tanah jalan Pulogodang-Sipagabu Kecamatan Pakkat sebesar Rp 950 juta.

Selanjutnya, tembok penahan tanah jalan Lumban Tobing-Sanggaran I Kecamatan Sijamapolang senilai Rp 976.839.000 dan tembok penahan tanah jalan Bonan Dolok-Lumban Julu-Batunajagar Kecamatan Sijamapolang sebesar Rp 1.250.000.000.

Menurut dia, pagu sebesar Rp 6,576.839.000,00 ini masalahnya di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekdakab Humbahas yang tidak memproses tender.

Sementara, pihaknya sudah menyampaikan beberapa kali surat untuk permohonan pelaksanaan penyedia barang dan jasa untuk ditenderkan.

Limboy menyebutkana, mulai bulan Mei hingga Agustus tahun 2021 permohonan untuk segera ditenderkan. “Jadi kenapa sampai tidak ditenderkan, itu pihak UKPBJ yang tau. Yang penting sudah sampaikan atau kita surati,” tandasnya.

Anehnya, kata dia, surat untuk permohonan pelaksanaan penyedia barang dan jasa di pertengahan untuk ditenderkan, bukan dibalas. Melainkan, secara lisan pihak UKPBJ beralasan karena belum diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) atas kegiatan dimaksud.

Karena tidak dilelang pelaksanaan dana hibah untuk 8 paket itu, sehingga pertanggungjawaban anggaran jatuh pada 21 September 2021 balik ke pusat. Ini tanpa dapat lagi dilakukan perpanjangan waktu untuk proses lelang.

“Pada prinsipnya kita sudah bekerja sesuai tupoksi. Semua prosedur untuk melaksanakan kegiatan dana hibah ini telah kita lakukan. Dana ini masuk per 21 September 2020 lalu dan langsung kita proses. Namun UKPBJ belum bisa menenderkan bahkan dipublis di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pun tidak sampai saat ini. Karena karena sudah lewat batas waktu, terpaksa dana kembali,” jelasnya.

Disinggun isu PPK tidak serius melaksanakan penambahan tugas itu, Limboy membantah. “Itu tidak benar. Saya selalu siap dan bekerja sesuai prosedur. Dan siap mempertanggungjawabkan kepada siapa pun, apabila ada penilaian demikian,” tegasnya.

Tambahnya, karena uang itu telah balik ke pusat, dirinya sudah dipanggil oleh Inspektorat dengan tujuan mengklarifikasinya. “Bahkan kita sudah menjalani Beritaa Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Inspektorat. Jadi, yang saya sampaikan sama dengan ke rekan-rekan wartawan,” ujarnya.

Mengenaii jika masalah itu di UKPBJ bukan di BPBD, kenapa Kepala BPBD, Tumbur Hutagaol dicopot, Limboy enggan menjelaskan. “Kalau itu tanyakan lah ke pimpinan,” elaknya.

Terpisah, Kepala UKPBJ Humbahas, Renward Henry membantah baliknya dana hibah itu ke pusat bukan disebabkan pihaknya tidak melaksanakan proses tender.

Namun, kata dia, pihak BPBD belum melengkapi dokumen yang diajukan sebagai syarat untuk dapat diprosesnya kegiatan itu ditender.

“Ada dokumen yang belum dilengkapi mereka, sehingga TAKA bisa kita proses. Mereka memang terus berkordinasi dengan kita, dan jawaban lisan pun sudah disampaikan namun kelengkapan dokumen tak dipenuhi,” jelas mantan Kabid di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) ini.

Disinggung ada secara lisan ke Limboy bahwa belum diterbitkannya SK Pokja, Renward kembali membantah. Menurutnya, pernyataan Limboy itu tidak benar. Sebab sebanyak 9 orang Pokja di UKPBJ telah diterbitkan sejak Agustus 2020 lalu.

Renward mencontohkan pada kegiatan tender konsultan perencanaan yang telah diproses. “Jelas sudah kita tender salah satu kegiatan mereka. Jadi, tidak benar dikarenakan belum ada SK Pokja,” tegasnya.

Kepala BPBD Dicopot

Sementara itu, Bupati, Dosmar Banjarnahor membenarkan telah mencopot Tumbur Hutagaol dari jabatan Kepala BPBD.

Dijelaskan Dosmar, pencopotan itu disebabkan anggaran yang telah pulang ke pusat. Padahal, dirinya telah bersusah payah melobi anggaran tersebut. Dan itu telah berdampak pada pemulihan ekonomi di Humbahas.

“Beliau gagal merealisasikan bantuan hibah yang diberikan pemerintah pusat untuk Humbahas. Sehingga dana tersebut ditarik kembali ke pusat. Ada pun menjadi pertimbangan bagi saya untuk mengambil keputusan itu yakni, pertama usaha yang sudah kita lakukan dengan susah payah melalui penyusunan dan pengajuan proposal serta penjalinan komunikasi persahabatan yang intens untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat dalam hal mendukung percepatan pembangunan di Humbahas menjadi sia-sia,” jelasnya.

Selain itu, tambah Dosmar yang sudah 2 periodemenjabat Bupati itu juga dapat dianggap sebuah ketidakmampuan Pemkab Humbahas dalam mengemban kepercayaan pemerintah pusat.

Ini sekaligus ketidakmampuan bersangkutan dalam menjalankan management di organisasi yang dipimpinnya.

Padahal, lanjut Dosmar, mengingat nilai bantuan hibah itu dirasa lumayan membantu menggerakan ekonomi masyarakat, walaupun sebagian kecil salah satunya munculnya lapangan pekerjaan di bidang jasa konstruksi.

“Seharusnya kita bersyukur ke pemerintah pusat. Karena, ini merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat ke Humbahas untuk pembangunan. Sehingga tampak lebih berkembang dari Kabupaten lainnya,” kata Dosmar, Selasa (9/11/2021). (DS)