Dasar Hukum Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Simalungun Disebut Amburadul

Daulat Sihombing.

Simalungun, Lintangnews.com | Board Executive Sumut Watch, Daulat Sihombing menilai, dasar hukum pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Simalungun amburadul alias berantakan, karena tidak berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan secara valid dan akurat.

Dalam konsiderannya ini mengingat Surat Keputusan (SK) Bupati Simalungun Nomor : 188.45/8125/1.1.3-2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati atas nama Nelson Simanjuntak (Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan), Chrismes Haloho (Tenaga Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan), serta Albert Sinaga (Tenaga Ahli Bidang Administrasi dan Umum) didasarkan pada Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional.

Selanjutnya, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Simalungun Nomor  4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2021, serta Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/0515/1.3.2/2020 tentang Alur Koordinasi Perangkat Daerah Dengan Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun.

“Faktanya, semua peraturan tersebut tidak mengatur bahkan tak memiliki korelasi apa pun tentang pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur, Bupati dan Wali Kota,” sebut Daulat, Selasa (29/6/2021).

Pria yang berprofesi sebagai Advokat ini menegaskan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 109 ayat 1, pasal 162 ayat 10 dan pasal 397 ayat 2 mengatur tentang Tenaga Ahli. Ini bukan untuk pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur, Bupati  dan Wali Kota. Melainkan Tenaga Ahli untuk faksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota atau Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Otda).

“Keliru jika UU Nomor 23 Tahun 2014 dijadikan sebagai referensi yuridis dalam pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Simalungun. Karena UU ini tidak mengatur tentang Tenaga Ahli Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Melainkan Tenaga Ahli Fraksi DPR atau Sekretariat Dewan Pertimbangan Otda,” tandasnya.

Demikian halnya UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan 17 Daerah di Provinsi Sumatera Utara, termasuk di dalamnya Kabupaten Simalungun. Kemudian UU Nomor12 Tahun 2011, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 28 Tahun 2018 dan PP Nomor 33 Tahun 2020, sama sekali tidak ada korelasinya dengan pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ini termasuk Perda Simalungun Nomor 4 Tahun 2016, Perda Simalungun Nomor 1 Tahun 2021, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 1 Tahun 2021, dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/0515/1.3.2/2020. Semuanya regulasi itu tidak memiliki kualitas hukum sebagai landasan yuridis pengangkatan Tenaga Ahli Bupati.

Daulat menilai, pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Simalungun terlalu dipaksakan, sehingga sekedar mengesankan pembenaran atau justifikasi SK Bupati. Selain itu, seejumlah peraturan perundang- undangan dicomot sebagai landasan hukum sekali pun melanggar atau bertentangan dengan azas-azas hukum tentang lex superior derogat legi inferiori (hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum lebih rendah), lex posterior derogat legi priori (hukum terbaru mengesampingkan hukum lama) dan lex specialis derogat legi generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum).

Padahal pasal 409 pada huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Sebagai pejabat baru, semestinya lingkaran inti Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga harus protektif. Ini untuk mencegah agar Bupati tidak salah atau keliru, sehingga dalam pengangkatan Tenaga Ahli, tim benar-benar melakukan eksaminasi berdasarkan sumber-sumber hukum positif sebagai preferensi hukum,” kata Daulat.

Menurutnya, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), telah mengatur secara normatif tentang pengangkatan Tenaga Ahli hanya untuk alat kelengkapan DPR, anggota dan fraksi DPR.

Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 juga telah mengatur tentang pengangkatan Tenaga Ahli hanya untuk alat kelengkapan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otda.

Selanjutnya pasal 102 di PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah mengatur Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Staf Ahli. Namun Staf Ahli yang dimaksud unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bukan independen atau profesional.

“SK Bupati Radiapoh tentang Pengangkatan Tenaga Ahli, ternyata melanggar atau bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016. SK Bupati tentang pengangkatan Tenaga Ahli itu tidak sah secara hukum. Sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum,” kata mantan Hakim Adhoc Pengadilan Negeri (PN) Medan ini. (Rel)