Daud Simanjuntak: Proyek Dinas PUPR Siantar Jangan Digunakan untuk Sumber Dana Petahana

Suasana RDP Komisi III DPRD Siantar dengan Dinas PUPR.

Siantar, Lintangnews.com | Komisi III DPRD Siantar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek kejar tayang yang meresahkan dan membuat rugi masyarakat.

RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Denny Siahaan beserta para anggota Komisi III dihadiri Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Reinward Simanjuntak beserta staf dan Kabag Hukum Pemko Siantar, Senin (20/1/2020).

Dalam RDP kali ini, Reinward mengungkapkan, ada 3 item yang belum siap dikerjakan pada tahun 2019 yaitu, perbaikan drainase, jalan dan ringroad.

“Ada 3 kesalahan Dinas PUPR, yakni pemilihan bahan, desain dan tahapan ketika pelaksanaan. Kedepan kami akan memperbaiki. Sekarang rata-rata tutup parit itu berada di atas jalan. Tidak mungkin lagi saya rubah dan sudah rapat dengan mereka agar kedepannya jangan ada lagi seperti itu. Saya meminta kepada tim agar parit itu rata dengan jalan. Jangan lebih tinggi parit dari pada jalan,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Daud Simanjuntak selaku Sekretaris Komisi III menegaskan, pekerjaan proyek-proyek yang di keluhkan masyarakat dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, filosofi pembangunan saat ini sudah jauh bergeser.

“Filosofi pembangunan yang saya tau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang saya lihat, malah terkesan buru-buru dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Saya yakin, tingkat stres di kota ini sangat tinggi. Kalau memang penggalian gorong-gorong itu berapa lama. Saya lihat setelah dikorek tidak ada lagi pengaspalan, malah terkesan membiarkan kerikil sisa pengorekan dibiarkan yang berakibat membahayakan pengguna jalan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Ia mewarning pengerjaan proyek di tahun 2020 agar pengerjaan di Dinas PUPR dilaksanakan dengan aturan yang berlaku. Mengingat tahun ini merupakan tahun politik, sehingga jangan sampai menjadi modal buat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saya meminta data proyek tahun 2019, berapa proyek yang belum selesai dan dendanya. Mari kita berkaca dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan, jangan sampai hal tersebut terjadi di kota ini. Terutama Dinas PUPR jangan sampai digunakan untuk sumber dana petahana. Dalam pertemuan ini, saya minta tuntaskan dulu proyek tahun 2019 yang sembrawut, baru masuk ke 2020,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Reinward berjanji akan bekerja secara profesional dan tidak ada kaitannya dengan politik, karena hal tersebut sudah melanggar ketentuan.

“Jadi Dinas PUPR akan melakukan pekerjaan dan pembangunan di tahun 2020 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya berjanji akan melakukan dengan sedemikian mungkin, saya pastikan tidak ada hubungan dengan politik. Kami juga sudah selalu mengingatkan dan saya malu sebenarnya menyampaikan ini karena saya selalu sampaikan ini kepada tim,” ujarnya.

Denny Siahaan menyimpulkan hasi RDP kali yakni, pengerjaan proyek 2019 harus selesai dan tuntas di bulan Februari 2020.

“Per triwulan kita akan mengadakan rapat. Semua kegiatan yang 2019 diselesaikan di awal Februari. Bulan Maret sudah pengumuman spesifikasi dengan volume dan denda proyek harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda-denda yang proyek kejar tayang tersebut kita harus ketahui,” tandasnya. (Elisbet)