Simalungun, Lintangnews.com | Usai dicecar Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati Simalungun, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Elpiani Sitepu akhirnya melengkapi data.
Rapat Pansus LKPj itu pun diperpanjang hingga Jumat (5/7/2020).
Menurut beberan sejumlah anggota Pansus LKPj Bupati Simalungun, dalam rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Simalungun, Jalan Jan Horailam Saragih Kecamatan Raya, kemarin, jika ada kegaduhan yang diciptakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku penyusun LKPj.
Yakni, program atau kegiatan tahun 2019 Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun, tercantum hanya 2 lembar gelondongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada LKPj. Padahal ini sudah diingatkan melalui koordinator penyusun agar dilengkapi.
“Sebelum rapat Pansus digelar, hal itu sudah kami ingatkan untuk dilengkapi. Tetapi faktanya itu tidak jadi dilengkapi. Hanya 2 lembar program atau kegiatan dana Bantuan Operasional (BOS) SMP yang dijilid Bappeda. Entah Bappeda kurang teliti, kami kurang tau,” ungkap anggota Pansus, kemarin.
Efek tidak porprofesionalnya Bappeda dalam menjilid LKPj mengingat dana yang terealisasi untuk itu yakni sebesar Rp 69,68 juta. Ini membuat rapat Pansus LKPj kelebihan waktu dari jadwal. Sehingga rapat kembali dilanjutkan pada esok harinya.
Dikutip dari laman Facebook, Rikanson Jutamardi Purba yang diketahui menjabat Ketua Koalisi Rakyat Siantar-Simalungun (KoRaSS) dan parlemen media sosial, Kamis (7/5/2020) mengatakan, ‘bandar’nya adalah Kepala Bappeda Simalungun, Lurinim Purba.
“Bisa saja Kadis Pendidikan Kabupaten Simalungun, Elpiani Sitepu yang layas atau spele. Bisa juga efek Kepala Bapeda Simalungun, Lurinim Purba yang tidak mencek ulang kelengkapan dokumennya. Atau asal jilid. Padahal anggarannya cukup fantastis,” tulisnya di laman Facebook nya.
Menanggapi cuitan Ketua KoRaSS itu, Jonsabiden Purba yang diketahui menjabat tenaga ahli pada DPRD Simalungun menuliskan ‘Bagusnya semua komentar terkait hal itu. Asal demi memperbaiki Simalungun meski yang berkompeten kurang peduli,” tulisnya.
Dikatakan, terkait laporan kegiatan Disdik Simalungun pada LKPj hanya 2 lembar, memang patut disesalkan. Dan anggota Pansus pun tidak menerimanya. Namun pada saat rapat Pansus itu, Disdik langsung melengkapi kekurangan.
“Sebetulnya memang kurang porfrofesionalnya Eksekutif. Karena tidak tau siapa yang salah. Karena LKPj produk Bappeda yang mengumpulkan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tapi walau pun begitu, Pansus memaafkannya,” imbuh Jonsabiden.
Diketahui rapat Pansus LKPj Bupati Simalungun 2019 kemarin berlanjut dan cukup alot. Sehingga kurang waktu dan terpaksa dilanjutkan, Jumat esok. “Jadi kalau masalah laporan kurang lengkap gak perlulah kita bahas,” imbuhnya. (Zai)
