Diduga Dikaitkan Kontetasi Politik, Kebun Balimbingan Bongkar Warung Janda

Warung lain yang diduga berada di wilayah HGU PTPN IV Kebun Balimbingan, namun tidak digusur.

Simalungun, Lintangnews.com | Pasca dibongkarnya warung jualan milik seorang janda, Asni (51) warga Huta II Nagori Bahkisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Senin (18/3/2019) sore kemarin oleh pihak perkebunan sawit PTPN IV Unit Kebun Balimbingan, kini mulai menuai kritikan pedas.

Bahkan perlakuan tebang pilih dilakukan pihak Kebun Balimbingan, dan adanya dugaan adanya persaingan politik dalam kontestasi politik tahun 2019 ini pun sudah mulai menguap.

Termasuk adanya dugaan ketakutan oleh oknum-oknum tertentu karena di warung itu merupakan tempat berkumpulnya para kader Karang Taruna Kabupaten Simalungun dan wartawan.

“Kenapa harus warung bu Asni yang dibongkar?, padahal warungnya hanya sifatnya sementara terbuat dari atap terpal dan bertiangkan bambu dan terbuka. Kalau alasannya hanya karena penertiban, kenapa bangunan di Afdeling I Simpang Pondok Preman dan Simpang Nagojor yang sudah permanen kenapa tidak dibongkar. Ini kan tidak adil? Kami warga yang miskin, apalagi bu Asni itu yang sudah janda,” cecar inisial F, warga Nagori Bahkisat menanggapi.

Komunitas Relawan North Sumatera (KRNS) yang selama ini telah berkiprah dengan sukarela membantu warga miskin di Simalungun saat menyambangi lokasi warung yang sudah dibongkar, menyatakan rasa keprihatinannya pada Asni.

Direktur Eksekutif KRNS, Aroji Hasyimi Siagian menuturkan, bersangkutan hanya bisa menumpang tempat tanpa merusak dan menggangu serta tidak ada niat menguasai tanahnya, telah digusur oleh pihak perkebunan Balimbingan.

“Pertanyaan kami, selama ini hidupnya Ibu Asni di wilayah itu terdampak kegiatan usaha apakah sudah diayomi oleh perusahaan, sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945. Karena perusahaan itu BUMN berarti jelas milik negara. Apalagi di dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, ada aturannya jika pihak perusahaan pemilik kegiatan usaha, wajib memberikan CSR di wilayah terdampaknya,” kata Aroji.

Dia menilai, pihak perkebunan seharusnya lebih mendahulukan di wilayah terdampaknya jika ada masyarakatnya yang membutuhkanm maka dilakukan pendataan dan dibantu.

Menurutnya, yang terjadi justru bukan membantu, malah melakukan pembongkaran. Aroji menilai, seharusnya diberi solusi terlebih dahulu, agar sebagai perusahaan milik negara dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Yang membuat kami merasa prihatin, adanya pernyataan pihak PU Balimbingan yang menyatakan penertiban hanya bersifat sementara, nantinya usai kontestasi politik Arni diperbolehkan kembali berjualan. Kenapa masyarakat kecil jadi korbannya?,” pungkas Aroji.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Permasalahan Kesehjateraan Sosial Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Viktor Sinaga. Menurutnya, permasalahan-permasalahan sosial yang menimpa masyarakat kecil memang selalu terjadi.

Dalam konteks Asni, menurut Viktor, seharusnya pihak perkebunan jangan melakukan tebang pilih dan dikaitkan dengan kontestasi politik. Dia menuturkan, ini urusan warga yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Kalau dilihat berapalah untungnya. Seharusnya pihak perkebunan bertanggung jawab lah jika di wilayah terdampak kegiatan usahanya masih ada warga yang masih susah,” paparnya.

Viktor menambahkan, sebelumnya Karang Taruna Simalungun telah melakukan pendataan PMKS, namun belum selesai terhadap masyarakat wilayah terdampak kegiatan usaha kegiatan PTPN IV Unit Kebun Balimbingan, apakah sudah mendapatkan CSR selama kegiatan usaha mereka berlangsung selama ini.

“Nanti hasilnya akan kami ekspose ke publik untuk meminta pertanggung jawaban pihak perkebunan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” tandas Viktor. (zai)