Diinterupsi Efek Kehadiran Minim, Wabup Simalungun Pertanyakan Keberadaan Dirut RSUD

Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi dan Dirut RSUD Tuan Rondahaim, Debora Evalinch Sigit.

Simalungun, Lintangnews.com | Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi pertanyakan keberadaan Direktur Utama (Dirut) RSUD Tuan Rondahaim, Debora Evalinch Sigit atau yang mewakili pada rapat paripurna yang berlangsung, Senin (15/11/2021).

“Yang mewakili RSUD Tuan Rondahaim hadir,” tanya Wabup dari podium, setelah terjadi setelah sebelumnya interupsi anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik terkait minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daertah (OPD).

“Pembahasan kita ini adalah Rancangan APBD tahun anggaran (TA) 2022 yang patut untuk diikuti oleh Kepala Dinas (Kadis). Untuk itu mohon saudara Wabup menjelaskan ketidak hadiran Kadis,” ucap Bernhard.

Diketahui rapat paripurna tentang nota pengantar keuangan R-APBD tahun 2022 itu dipimpin Ketua DPRD, Timbul Jaya Sibarani didampingi 2 orang unsur pimpinan dewan lainnya.

Rapat paripurna molor dari waktu yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus). Seharusnya digelar sekira pukul 10.00 WIB, namun fakta di lapangan rapat dimulai pukul 12.00 WIB.

Terkait persoalan itu, Zonny Waldi menyampaikan, selayaknya semua pimpinan OPD sama-sama menghormati undangan dari Ketua DPRD dalam rangka rapat paripurna.

“Tentunya pada pimpinan OPD yang tidak hadir tetap akan kami tegur. Kami berikan pembinaan lebih lanjut. Teguran dalam kita membina pegawai, teguran lisan dan teguran tertulis,” paparnya.

Zonny Waldi menuturkan, kemungkin nanti teguran tertulis disampaikan apa alasan bersangkutan.” Minggu ini, besok sudah kita sampai kan. Pak Asisten, Rumah Sakit (RS) itu di bawah siapa,” tanya Wabup kepada Asisten II, Ramadhani Purba.  “Asisten I pak,” ungkap Ramadhani Purba.

Lanjut Wabup, dirinya akan meminta nanti itu diapakan buat teguran tertulis pada pimpinan OPD yang tidak pada hadir. Pasalnya, dalam kepembinaan pegawai itu ada teguran lisan sebanyak 3 kali. Selanutnya teguran tertulis 3 kali. “Baru hukumannya apakah sedang, berat dan lain-lain,” tutur Wabup.

Disinggung terkait insentif tenaga kesehatan (nakes) yang hingga hari ini tak kunjung dicairkan, Wabup menyampaikan alasannya.

“Insentif nakes itu tergantung kepada Puskesmas masing-masing untuk menyampaikan data yang diperlukan dalam rangka pencairan. Itu sudah lama,” tukas Zonny.

Wabup menambahakan, sudah menyampaikan pada Kadinkes mana yang sudah siap dan diajukan. “Jangan kolektif lagi 46 orang itu kan. Yang disiapkan sudah ada,” beber Wabup dan menambahkan, dana untuk itu sudah tersedia.

Lanjutnya, jika pun harus ada pengajuan, maka dipertanyakan berapa kali bersangkutan melaksanakan pelayanan seperti vaksinasi.

“Berapa orang dan siapa yang berhak memakai, itu kan dari bawah. Tetapi kalau mau kita, gak susah susah banget. Gak terlalu susah. Taat dengan aturan itu, bagaimana dengan pencairan. Jangan nanti salahkan semua Kadis, padahal data ada dari bawah ada yang belum masuk,” tukas Zonny Waldi.

Dia juga menyampaikan, sudah ada cair. Namun ada juga yang belum cair, karena proses itu tidak atau belum dijalani para nakes,” paparnya. (Zai)