Dikabarkan Bupati Simalungun akan Mengelola Aset Lahan di Batu 20, Ini Tanggapan Anggota DPRD

Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang, Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga dan anggota dewan, Bernhard Damanik.

Simalungun, Lintangnews.com | Dikabarkan Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga akan mengelola lahan aset Pemkab Simalungun di Batu 20 Kecamatan Panombeian Panei, dengan mendirikan Koperasi Marharoan Bolon.

“Karena itu menyangkut aset Pemkab, harus ada persetujuan dari DPRD Simalungun. Jangan Pak Bupati salah melangkah,” imbuh Samrin Girsang selaku Wakil Ketua DPRD Simalungun, Kamis (23/9/2021).

Dia menilai, ini bisa nanti berakibat pada pelanggaran peraturan maupun perundang-undangan karena menyangkut aset. Menurutnya, aset Pemkab harus melalui persetujuan DPRD Simalungun jika pun mau dikelola atau bagaimana peruntukkannya.

“Apalagi menyangkut Koperasi Marharoan Bolon. Kita gak tau siapa ini, kan begitu. Patutnya memang minimal disurati, pemberitahuan dari Pemkab Simalungun terkait Koperasi itu,” ungkapnya.

Sampai sejauh ini, dirinya selaku salah satu pimpinan belum ada pemberitahuan. “Kalau PD Agromadear dihidupkan kemarin pas rapat pimpinan Bupati sudah menyampaikan itu. Namum kita meminta supaya terlebih dahulu diaudit,” tegasnya.

Terkait pengurus itu (PD Agromadear) katanya sudah diangkat, Samri menilai, idealnya harus ada seleksi. Karena pihaknya tidak menginginkan nanti ditempati orang yang sebelum-belumnya dan akhirnya tak mampu mengelola.

“Alasan Bupati ini sebagai Pjs sementara katanya. Sementara pun yang membenahi ini kan harus orang yang tepat. Saran kita harus matang dulu apa sebenarnya tujuan dibentuknya, apa targetnya. Kan harus terukur, ini kan pemerintahan. Harus terukur, jangan nanti ada ide langsung dibentuk. Tidak matang kan begitu. Belum ada disampaikan, saya hanya melihat di media sosial (medsos),” ungkapnya.

Disampaikan jika nantinya terungkap kebenaran adanya Koperasi Marharoan Bolon, pihaknya akan mengkaji dulu apa tugas fungsinya. “Harus konsultasi mereka ke DPRD. Apa sebenarnya sasarannya yang ingin dicapai,” tukas Samrin.

Terpisah. Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik menuturkan, pihaknya yang menolak penyertaan modal PD Agromadear. “Kapan mereka meminta dana CSR dari Pertamina dan untuk kegiatan apa,” imbuhnya.

Bernhard menuturkan, dana CSR itu diserahkan kepada pemerintah atau masyarakat. Tujuannya untuk penanganan atau penanggulangan yang dirasakan masyarakat.

“Karena itu kita kemarin menggagas sebenarnya pembuatan tentang CSR tersebut. Kita berharap perusahaan-perusahaan yang mendapat keuntungan operasional dari Simalungun untuk menyetorkan uang ke pemerintah daerah yang akan dikelola lembaga itu sendiri,” papar Bernhard.

Lanjutnya, DPRD Simalungun akan mempertanyakan kebenaran dibentuknya Koperasi Marharoan Bolon. Terlebih jika nantinya Koperasi Marharoan Bolon itu meminta penyertaan modal daerah.

“Kalau itu kita ketahui ada Koperasi mendapat CSR, dipertanyakan apa dasar hukum perusahan memberikan,” tandasnya. (Zai)