Dinilai Merugikan, Warga Desak Pemerintah Tutup Galian C Sihibu Raya

Lokasi galian C di Nagori Sihibu Raya.

Simalungun, Lintangnews.com | Warga desak pemerintah untuk segera menutup galian C di Nagori Sihibu Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, karena diduga illegal, seingga dinilai dapat merugikan keuangan negara atau daerah.

Menurut warga, R Garingging, Jumat (15/2/2019), jika menjadi syarat dalam mengurus ijin usaha adalah melampirkan bahwa telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Akan tapi setelah ditelusurinya, galian C itu terungkap tidak mengantungi bukti PBB. “Jadi s jelas galian C tersebut illegal dan telah merugikan keuangan negara maupun daerah,” imbuhnya.

Namun disayangkan, lanjutnya, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum mengambil tindakan yang tegas, walaupun galian C di Nagori Sihibu Raya tidak mengantongi ijin.

“Kita sudah mengkonfirmasikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dan akan melakukan kroscek ke lapangan. Sebaiknya, Polda Sumatera Utara (Poldasu) turun lapangan mengusutnya,” sebut Garingging.

Menindaklanjuti desakan warganya, Pangulu Sihibu Raya, Ferry Damanik via telepon seluler mengatakan, masalah PBB galian C bukan gawean Pemerintahan Nagori.

“Kalau di atas Rp 100.000, itu bukan gawean Nagori, tetapi KUPTD Pendapatan langsung. Sejak saya menjabat Pangulu, belum pernah tau apakah galian C itu terdaftar di perpajakan,” ungkapnya.

Dikatakan Ferry, galian C itu telah ada terhitung sejak tahun 1981 silam. Oleh ahli waris lahan menghibahkan batu untuk pekerasan jalan pada saat ada kegiatan padat karya. Dan merawat badan jalan yang dilalui angkutan kendaraan.

“Itu pun, tolong lah dikonfirmasi langsung pengusaha galian C tersebut. Walaupun informasi yang diperoleh dari masyarakat, atau ada baiknya turun ke lokasi agar melihat langsung,” ucap Ferry.

Pengusaha galian C, Jakobsen Damanik, justru membantah usaha penambangan batu padas yang dilakukannya di Nagori Sihibu Raya dikategorikan illegal. Ini mengingat usahanya itu mengantongi ijin usaha, khusus ijin pengambilan tambang batu padas.

“Terkait pajak bumi, setiap waktunya ditagih Kabupaten Simalungun melalui UPTD di Kecamatan,” jelasnya via telepon seluler. (zai)