Dinsos P3A Siantar Klarifikasi Gunjingan soal Penyaluran Bansos

Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2021 di Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun beberapa waktu lalu.

Siantar, Lintangnews.com | Polemik terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang gencar disalurkan pemerintah belakangan ini sepertinya menjadi perhatian serius Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Pemko Siantar.

Seperti diketahui, di tengah masyarakat banyak gunjingan jika penyaluran Bansos tak adil dan bernuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dan Dinsos P3A Siantar pun melakukan klarifikasi atas hal tersebut.

Klarifikasi disampaikan langsung di forum resmi yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan yakni di forum Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2021, di Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kamis (7/10/2021).

Musyawarah yang dihadiri Camat, Lurah, pejabat Inspektorat, TKSK, relawan dan SDM PKH, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tokoh Masyarakat.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinsos P3A, Risbon Sinaga saat dikonfirmasi Sabtu (9/10/2021) menjelaskan, salah satunya terkait kuota atau jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan yang banyak dipersoalkan masyarakat.

Risbon menjelaskan, yang menetapkan kuota PKM adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Dan jumlah yang ditetapkan Kemensos itu bisa saja hanya 50 persen dari jumlah yang diusulkan pemerintah daerah (pemda).

“Misalnya di Kelurahan A, jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin yang diusulkan masuk dalam BDT/SIKS-NG adalah sebanyak 1.000 KK dari total 2.000 KK penduduk Kelurahan, tetapi kenyataannya kuota yang disahkan Kemensos hanya 600 KPM. Maka artinya, masih ada 400 KK di Desa atau Kelurahan yang tidak menerima bantuan saat itu, atau disebut daftar tunggu,” ujar Risbon.

Kemensos terangnya, memperoleh data dari 2 sumber data. Pertama, dari Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, dari pemutakhiran BDT yang diberikan oleh operator di setiap Kelurahan.

Sambung Risbon, beranjak dari gambaran 1.000 KK diusulkan, namun hanya 600 KK ditetapkan Kemensos.

Risbon mengatakan, apabila dari 600 KK itu ternyata ada yang telah meninggal dunia, sudah pindah atau berbagai penyebab lain hingga tidak layak lagi menerima bansos, pemda tidak diperbolehkan mengalihkan bantuan itu kepada orang lain.

Sekalipun orang lain dimaksud sudah masuk daftar tunggu. Sebab keputusan untuk pengalihan itu hanya ada di tangan Kemensos.

“Tidak bisa diganti atau ditukar secara spontan bila ada pencoretan nama, saldo nol, karena dengan sistim kartu. Para KPM adalah by name by address, tidak bisa diganti oleh Lurah, Camat dan Dinsos P3A saat itu juga. Karena validasi data di Kementerian baru dilakukan setiap 6 bulan sekali. Artinya jika ada data KPM yang dicoret atau dibatalkan, maka tidak bisa diganti orang lain saat itu juga. Khusus KPM BPNT pemda melalui Muskel bisa mengusulkan calon KPM pengganti, tetapi keputusan mutlak ada di Kemensos,” terangnya.

Risbon juga memaparkan sejumlah dinamika alamiah lain yang potensial menjadi sumber kegaduhan masyarakat yang belum memahami sistem bantuan sosial tersebut. “Salah satunya semisal pernikahan baru yang menciptakan hadirnya KK yang baru. Kondisi ini tidak bisa secara otomatis langsung terakomodir oleh sistim,” tandasnya. (Rel)