Direktur KSPPM Bantah Tudingan Warga Nagasaribu

Direktur KSPPM, Delima Silalahi.

Taput, Lintangnews.com | Delima Silalahi selaku Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) membantah tudingan warga Nagasaribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang memojokkan pihaknya dan Aman Tano Batak.

Kepada lintangnews.com, Jumat (11/6/2021), Delima menanggapi pernyataan kedua warga Nagasaribu, Jimmy Simanjutak (45) dan Morlan Simanjutak (65) yang sudah dianggap sebagai saudara dan keluarga sendiri.

“Karena atas undangan mereka dulu, kami hadir di sana. Semua cerita tentang sejarah, silsilah, peta dan aturan-aturan adat mereka, serta kejahatan PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) yang dilakukan terhadap masyarakat adat Onan Harbangan yang dikisahkan mereka kepada kami,” paparnya.

Masih jelas dalam ingatan Delima, dengan kemarahan, kekecewan dan penyesalan, yang warga sampaikan pada pihaknya. Menurutnya, warga meminta agar KSPPM bersama teman-teman lainnya membantu terkait keberingasan PT TPL menyerobot tanah adat mereka kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

“KSPPM tidak pernah membohongi mereka dan masyarakat adat lainnya terkait dengan proses penyelesaian konflik agraria di Tanah Batak. Perjuangan masyarakat adat di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Saya rasa mereka sangat paham dengan hal itu,” paparnya.

Delima menuturkan, karena mereka adalah orang-orang yang pernah dituakan di komunitasnya, namun iming-iming sesuatu oleh PT TPL, maka saat ini di posisi berseberangan dengan warga lainnya yang tetap berjuang mempertahankan wilayah adat di Onan Harbangan.

“Kehadiran KSPPM hingga saat ini atas permintaan komunitas masyarakat adat Onan Harbangan. Sama halnya di daerah lainnya, kami diundang untuk berdiskusi tentang konflik tanah adat yang mereka alami, juga intimidasai dan kekerasan yang kerap dirasakan sejak kehadiran PT TPL,” tukasnya.

Dia menegaskan, KSPPM tidak pernah memprovokasi masyarakat adat. Karena masyarakat adat adalah komunitas yang cerdas dan berdaulat. Menurutnya, masyarakat adat adalah kumpulan masyarakat yang kritis yang berjuang untuk tanah adat dan identitasnya. “Justru kami banyak belajar dari mereka,” sebutnya.

Delima juga meminta supaya berhenti menganggap dan memposisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang mudah diprovokasi pihak lain. Dia menilai, masyarakat adat sadar dengan apa yang mereka tuntut dan perjuangkan.

“Tidak ada masyarakat adat yang menggadaikan identitasnya hanya karena janji-janji muluk perusahaan. Karena tujuan masyarakat adat adalah berdaulat di tanah adat sendiri,” tukasnya.

Secara terpisah, Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Toba, Jefri Siahaan meminta supaya perusahaan PT TPL jangan mengadu domba masyarakat.

Pasalnya, selama ini PT TPL tidak pernah dengan ramah lingkungan, terlihat dari bentrokan yang terjadi di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Taput, Sihaporas Kabupaten Simalungun dan Kabupaten lainnya.

“Dalam hal ini saya meminta kepada masyarakat, mari kita bersatu untuk mendesak pemerintah, supaya izin konsesi PT TPL dicabut. Juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah adat yang dirampas PT TPL supaya dikembalikan kepada masyarakat adat,” ujar Jefri. (Frengki)