Dirut Perumda Tirtauli Diduga Salah Gunakan Wewenang dalam Tender Rp 5,1 Miliar Lebih

Kantor Perumda Tirtauli.

Siantar, Lintangneews.com | Menjelang akhir jabatannya, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtauli Kota Siantar, Zulkifli Lubis diduga telah bermain api dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk menyingkirkan sejumlah rekanan (kontraktor) dalam tender penggantian dan pemasangan meter induk senilai Rp. 5,1 miliar lebih, yang dibiayai dari sumber dana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran (RA) 2022.

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 008/POKJA-PERUMDA/VI/2020, tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan Perumda Tirtauli, sebanyak 3 rekanan perusahaan yang ikut dalam tender masing-masing adalah PT Arion Intan Jaya, PT Mitha Prana Chasea/ PT Bangun Sejahtera dan PT Purda Chasea Lona Prana semuanya digugurkan.

Dengan alasan, PT Arion Intan Jaya tidak memiliki izin aktivitas kepabeanan, pengalaman kerja yang disampaikan adalah pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK Simanindo untuk Kawasan Tomok mendukung KSPN Danau Toba, di dalam ruang lingkup pekerjaannya tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan.

Lalu, PT Mitha Prana Chasea/PT Bangun Sejahtera dinyatakan gugur, karena menyampaikan pengalaman kerja perusahaan ebih dari 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017.

Sementara PT Purda Chasea Nola Prana menyampaikan pengalaman kerja perusahaan lebih dari 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017.

Terkait gugurnya ketiga peserta tender itu, Daulat Sihombing selaku Kuasa Hukum dari Direktur Utama (Dirut) PT Purda Chasea Nola Prana menyatakan, tindakan dari Direksi Perumda Tirtauli sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pokja Pemilihan Perumda Tirtauli Tahun 2022, pada dasarnya merupakan bentuk abuse of power atau penyalahgunaan jabatan dan kesewenang-wenangan, karena sama sekali tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Pokja Pemilihan Perumda Tirtauli menyatakan, PT Purda Chasea Nola Prana digugurkan karena menyampaikan pengalaman kerja perusahaan lebih dari 5 tahun terakhir.

“Faktanya, PT Purda Chasae Nola Prana dalam dokumen penawaran menyampaikan pengalaman kerja berupa pekerjaan pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Siantar (Multiyears Years Contract/MYC 2017-2018), yang berlangsung sejak tanggal 11 Agustus 2017-4 November 2018. Sehingga berdasarkan dokumen itu, maka terhitung sejak tanggal 4 Nopvember 2022, pengalaman kerja PT Purda Chasea Nola Prana masih memasuki masa 4 tahun,” sebut Daulat melalui rilis persnya, Jumat (1/7/2022).

Menurutnyam Pokja Pemilihan Perumda Tirtauli dalam surat nomor : 012/POKJA-PERUMDA/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, mengakui telah terjadi kesalahan dan kekeliruan tentang pengalaman kerja PT Purda Chasea Nola Prana.

Namun seolah tak rela PT Purda Chasea Nola Prana sebagai pemenang, lalu Pokja memunculkan alasan baru, jika ruang lingkup pekerjaan utama adalah pengadaan dan pemasangan pipa dan meter induk, tidak sesuai dengan persyaratan pengalaman yang diminta dalam dokumen pemilihan.

“Alasan tentang ruang lingkup pekerjaan utama adalah pengadaan pemasangan pipa dan meter induk tidak sesuai dengan persyaratan pengalaman yang diminta dalam dokumen pemilihan juga tak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tukas Daulat.

Pertama alasannya, ruang lingkup pekerjaan utama bidang pengadaan dan pemasangan pipa dan meter induk tidak disebut bahkan menyimpang dari Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 008/POKJA-PERUMD/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022.

Kedua, pengalaman PT Purda Chasea Nola Prana dalam pekerjaan pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Siantar (Multiyears  Years Contract/MYC 2017-2018) pada pokoknya termasuk dalam lingkup Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Meter Induk.

Ketiga, dalam uraian daftar kuantitas dan harga pekerjaan penggantian dan pemasangan meter induk di antaranya adalah pekerjaan pemasangan pipa, water meter, data logger, gate velve, vent dan acessories, dimana untuk item-item pekerjaan mayor tersebut merupakan kegiatan pekerjaan dalam lingkup perpipaan dan mekanikal,  sebagaimana dimuat dalam NIB KBLI Nomor 42911 dan 46599.

Evaluasi Ulang Pembatalan Lelang

Berdasarkan hal itu, mantan Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri (PN) Medan ini menduga, di satu sisi keputusan Pokja yang membatalkan tender itu merupakan keputusan by desain untuk menggugurkan PT Purda Chasea Nola Prana.

Namun di sisi lain untuk memuluskan jalan bagi perusahaan tertentu yang diduga sudah terbangun secara kolusif dengan Dirut Perumda Tirtauli

Daulat menuturkan, telah mengirimkan somasi kepada Dirut Perumda Tirtauli, dengan No. 47/KA/VI/2022, tertanggal 29 Juni 2022. Ini mengultimatum agar dalam waktu paling lama 3 x 24 jam terhitung somasi disampaikan, Dirut Perumda Tirtauli harus mengevaluasi ulang hasil pengumuman pembatalan lelang dalam tender tersebut.

“Apabila Direksi Perumda Tirtauli mengabaikan somasi yang telah dilayangkan, maka kami akan mengajukan persoalan ini ke proses hukum, baik secara pidana sebagai penyalahgunaan jabatan/ kekuasaan maupun secara perdata sebagai perbuatan melawan hukum,” sebutnya.

Dia juga menambahkan, mengingat masa periodesasi Direksi Perumda Tirtauli akan berakhir pada tanggal 18 Juli 2022, memberikan warning akan mengajukan substansi persoalan ini untuk menjadi pertimbangan rekrutmen Direksi baru kepada Wali Kota Siantar. (Rel)