Siantar, Lintangnews.com | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Siantar yang diperkirakan atau ditaksir bakal menghabiskan dana sebesar Rp 21 miliar, akan digelar pada tanggal 23 September 2020.
Bukan hanya Kota Siantar, ada 269 daerah lainnya yang juga akan menggelar Pilkada Serentak pada 23 September 2020.
Hal ini dibenarkan Ketua KPUD Kota Siantar, Daniel MD Sibarani, Selasa (9/7/2019).
“KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020 sebanyak 270 daerah. Dengan rincian 9 Pemilihan Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan 37 Pemilihan Wali Kota,” ungkapnya.
Tahapannya, dijelaskan Daniel, dimulai dari perencanaan program dan anggaran yang doilaksanakan pada bulan Mei sampai September 2019. Kemudian menyusun penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) paling lambat tanggal 1 Oktober.
Selanjutnya, sosialisasi dilakukan mulai 1 November 2019 sampai 22 September 2020. Kemudian pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS akan dilakukan pada 31 Desember 2019-21 Agustus 2020. Dan pada 27 Maret-22 September 2020 akan dilakukan update data pemilih.
“Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Sementara, untuk pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret 2020,” tutur Daniel.
Masa kampanye, lanjut Daniel, akan dilakukan 1 Juli sampai dengan 19 September (2020). Jadi, 3 hari setelah penetapan pasangan calon kemudian akan sudah dimulai masa kampanye.
“Masa kampanye berdurasi 81 hari,” kata Daniel yang menyebutkan, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada 29 September-1 Oktober 2020. Sedangkan, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 2020.
Disinggung mengenai anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Siantar yang diperkirakan sebesar Rp 21 miliar, kata Daniel, sudah dalam tahap finalisasi.
Globalnya, lanjut Daniel, diturunkan ke anggaran Divisi Data, Divisi Teknis, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan Umum, supaya dapat menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin.
Selanjutnya, saat ditanya mengenai penyusunan dan penandatanganan NPHD, Daniel mengaku optimis akan ditandatangani paling lambat tanggal 1 Oktober, sesuai dengan yang telah ditentukan.
“Kita harus optimis NPHD sudah ditandatangani sebelum tanggal 1 Oktober tahun ini,” ujarnya. (red/LN)
