Ditetapkan Tersangka, Plt Kadishub Samosir Bantah Korupsi Dana Covid-19

Samosir, Lintangnews.com | Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemkab Samosir, Sardo Rumapea bantah ada dugaan korupsi terkait penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 yang dikelola sebesar Rp 450 juta dan terealisasi Rp 410 kuta kurang lebih.

“Ini sudah sesuai dengan peraturan dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Samosir. Apabila ada penetapan tersangka, bagi saya hal itu lumrah dari penegak hukum dan tidak intervensi dalam tugas masing-masing,” sebut Sardo, Kamis (18/2/2021).

Dia menjelaskan, anggaran yang dibebankan pada pihaknya hanya sebesar Rp 450 juta dan bukan Rp 1,8 miliar lebih.

“Memang anggaran secara global yang dipergunakan Tim Gugus Tugas Covid-19 sebesar itu untuk diberikan bantuan pada masyarakat secara menyeluruh, ada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengerjakannya,” ujar Sardo kepada awak media.

Sardo menuturkan, dari anggaran yang terealisasi di Dinas Perhubungan (Dishub) Samosir diperuntukkan kepada 6.000 Kepala Keluarga (KK). Ini sesuai data yang diberikan pihak Dinas Sosial (Dinsos).

“Tanpa mengurangi rasa hormat bagi Aparat Penegak Hukum (APH), kita berharap tetap objektif dalam menyelidiki dugaan kasus ini. Intinya saya hormati tetap pra duga tak bersalah,” tuturnya.

Lanjutnya, dana itu sudah salurkan di 9 Kecamatan dari 134 Desa/Kelurahan di Samosir. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto dan video sebagai dokumentasi maupun tanda tangani penerima bantuan, serta dibumbuhi stempel masing-masing Kepala Desa (Kades).

Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda), Jabiat Sagala dan Plt Kadishub, Sardo Rumapea sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Covid-19.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samosir yang coba dikonfirmasi awak media di Jalan Hadrianus Sinaga, terkait bantahan Plt Kadishub itu tak berada di tempat. Menurut salah satu penjaga piket, jika Kajari lagi tugas luar. (Tua)