DPRD dan Pemkab Simalungun Rapat Banmus Bahas 3 Hal

Rapat Bamus penjadwalan pembahasan LKPj 2019, P-APBD 2019 dan R-APBD 2020.

Simalungun, Lintangnews.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Gidion Purba didampingi Asisten I Pemerintahan, Marolop Silalahi serta sejumlah Asisten menghadiri Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD bersama Pemkab Simalungun tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang Bamus DPRD, Jalan Jan Horailam Saragih, Senin (6/5/2019).

Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba mengatakan, kegiatan Bamus yang dilaksanakan dalam rangka menjadwalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Rancangan (R) APBD 2020.

Dan hasil pembahasan, jika LKPj akan di paripurnakan pada Rabu lusa. Apabila paripurna LKPj tidak dihadiri Bupati Simalungun, JR Saragih, maka tak menjadi permasalahan.

“Jika tidak dihadiri Bupati JR Saragih, itu tak menjadi persoalan. Bupati atau yang disuruh Bupati, termasuk Sekda, Gidion Purba, itu boleh. Tidak menyalahi aturan,: kata Johalim usai menggelar Bamus.

Tambahnya, jika wartawan melihat itu (penjadwalan) agak cepat waktunya, karena ada hal yang paling prinsip. Menurutnya, DPRD Simalungun mendatang dinilai tidak akan mampu menyusun waktunya untuk membahas R-APBD 2020.

“Dan kebiasaan juga, 5 kali lah anggota dewan itu nimbang. Bayangkan, tanggal 29 September 2019 itu pelantikan. Setelah dilantik, mereka itu masih dipimpin pimpinan sementara,” sebut Johalim.

Ini berlanjut dengan pembentukan alat-alat kelengkapan. Johalim menuturkan, dalam pembentukan alat kelengkapan itu sering kali agak sulit dari partai. “Lalu mereka ikuti bimbingan teknis (bimtek). Usai bimtek, anggota dewan mendatang baru bisa bekerja. Kalau mereka yang kita tunggu membahas, itu tidak akan tercapai tanggal 30 Nopember 2019,” tukasnya.

Sambung Johalim, jika sempat tak dibahas pada tanggal 30 Nopember 2019, maka tak gajian anggota dewan mendatang. “Kapan dibahas hasil temuan di DPRD, itu dibahas nanti. Saat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI). Tanggal berapa dijadwalkan, mintalah ke dalam,” sebut Johalim.

Sementara Gidion Purba kepada lintangnews.com mengharapkan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan bersama supaya jangan molor-molor. Karena apabila terjadi molor, maka penjadwalan akan di Bamus kan kembali. “Kita harapkan jangan molor, kalau tidak akan di Bamuskan kembali,” bilangnya.

Adapun anggota DPRD Simalungun yang hadir dalam rapat Banmus itu antara lain, Johalim Purba, Erna Sari Purba, Bernhard Damanik, Nazaruddin, Rama Sinaga, Jon Manat Purba, Rohani Siahaan, Lindung Samosir, Suprapto, Esron Simbolon, Binton Tindaon, Histoni Sijabat, Fao Saut Sinaga dan Usmayanto.  (zai)