Anggota DPRD Humbahas Menolak, P-APBD Tahun 2021 Batal Disahkan

Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahaan (P-APBD) tahun anggaran (TA) 2021 batal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Humbahas pada agenda pembahasan Ranperda P-APBD tahun 2021 yang digelar di gedung dewan setempat, Selasa (28/9/2021).

Hal itu menyusul terjadinya setelah dilakukan pengambilan suara dari 20 orang anggota dewan yang hadir dari total 25 orang. Sebanyak 10 orang menolak mensahkan. Sementara 10 orang menyatakan menerima.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol didampingi Wakil Ketua Marolop Manik. Tampak hadir, Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan, Sekretaris Daerah (Sekda) Tonny Sihombing, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sementara itu, Ramses Lumbangaol membenarkan DPRD Humbahas batal mensahkan Ranperda P-APBD tahun 2021 menjadi Perda. Menurutnya, ini karena terjadinya penolakan dari sejumlah anggota Fraksi menilai pembahasan Ranperda tidak sesuai aturan yang berlaku.

Ini mulai dari keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) hingga Badan Anggaran (Banggar). “Ada sebagian anggota Banmus tidak diikutsertakan dan tak mendapat undangan,” jelasnya.

Selain itu, dilakukan pengambilan suara, sehingga diputuskan untuk tidak melanjutkan pengesahan P-APBD 2021. “Keputusan ini juga dibuat karena mendengar dari aspirasi anggota dewan yang hadir untuk menolak Ranperda tidak disahkan,” tambah Ramses.

Dia menjelaskan, tahapan pembahasan Ranperda P-APBD tahun 2021 sebenarnya sudah sesuai aturan. Dan pihak eksekutif sudah menempuh semua tahapan yang dilakukan.

“Bahkan sudah menjadi keputusan di Banmus. Karena harus melewati mekanisme rapat Banmus hingga ke rapat paripurna DPRD. Tetapi, ada teman-teman yang menolak untuk dilanjutkan,” kata Ramses.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Humabhas sekaligus SekdaTonny Sihombing menuturkan, pihaknya menghargai keputusan anggota DPRD yang tidak mensahkan Ranperda P-APBD menjadi Perda.

“Namun sebelum penolakan itu, kita sudah melalui semua prosedur yang ditetapkan sesuai aturan,” paparnya.

Diketahui 10 orang anggota dewan menolak pengesahan itu adalah Fraksi Nasdem (Marsono Simamora, N Simarmata dan Mutiha Hasugian), Fraksi Golkar (Marolop Manik, Bantu Tambunan dan Lasto Sinaga), Fraksi Persatuan Solidaritas (Guntur Simamora dan Charles Purba), serta Fraksi Gerindra-Demokrat (Jimmy Togu Purba dan Bresman Sianturi).

Sementara, 10 orang anggota dewan yang menyatakan menerima yakni, Fraksi PDI -Perjuangan (Ramses Lumbangaol, Kepler Torang Sianturi, Jamanat Sihite, Masriani Sinaga, Daniel Banjarnahor, Tingkos Martua Silaban dan Minter Hulman Tumanggor).

Selanjutnya, Fraksi Persatuan Solidaritas (Poltak Purba), Fraksi Gerindra-Demokrat (Moratua Gajah) dan Fraksi Golkar (Manaek Hutasoit).

PSI Sayangkan Batalnya Disahkan P-APBD 2021

Anggota dewan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Poltak Purba menyayangkan sikap penolakan itu, sehingga diputuskan untuk tidak dilanjutkan, pengesahaan P-APBD 2021.

“Secara pribadi saya tidak setuju dengan pendapat teman-teman menolak untuk tidak dilanjutkan pengesahan P-APBD 2021. Padahal, ini baru pembahasan dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati tentang Ranperda P-APBD 2021, bukan pengambilan keputusan. Tetapi, karena ada permasalahaan di internal DPRD, demi kekondusifan diputuskan untuk tidak dilanjutkan,” kata Poltak.

Menurut Poltak, seharusnya sesuai mekanisme dan aturan tata tertib (tatib), jika pun ada penolakan dilakukan dalam pandangan masing-masing di rapat pengambilan keputusan, bukan rapat paripurna pembahasan.

“Sebaiknya pimpinan DPRD memberikan kesempatan semua pihak, mulai pemerintah dan setiap fraksi sebelum diputuskan. Sebab, saya melihat pembahasan Ranperda ini sampai tanggal 30 mendatang masih berdasar untuk dibahas, bukan langsung diputuskan untuk tidak lagi dilanjutkan,” ujar Poltak.

Menurut dia, jika hanya karena tak sesuai aturan, seharusnya rapat ini tidak ada. Namun, kehadiran anggota dewan telah memenuhi qourum saat rapat. “Karena ada permasalahaan di internal DPRD, justru ini masalahnya. Diputuskan tidak dilanjutkan, demi kekondusifan. Tetapi secara pribadi, saya tidak setuju dihentikan,” katanya.

Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Baktiraja, Dolok Sanggul, Pollung, Onan Ganjang dan Sijamapolang ini menambahkan, dengan penolakan P-APBD tidak menjadi Perda, maka berdampak terhambatnya pembangunan di Humbahas.

“PSI menyayangkan tidak terlaksananya pengesahan P-APBD, karena berdampak pembangunan itu terhambat. Sementara ada anggaran yang disiapkan negara tidak bisa gunakan, karena kita (DPRD) tidak bersepakat,” tukasnya. (DS)