DPRD Samosir Harapkan Dinas PPAMD Tingkatkan Realisasi Penggunaan Anggaran

Rapat kerja Komisi I DPRD Samosir dengan Dinas PPAMD.

Samosir, Lintangnews.com | Komisi I DPRD Kabupaten Samosir melakukan rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa (PPAMD), Senin (8/3/2021) dalam rangka pelaksanaan dan realisasi anggaran tahun 2020 dan pelaksanaan program 2021.

Saur Tua Silalahi selaku Ketua Komisi I menyampaikan, rapat kerja ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi agar pihaknya dapat mengetahui capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga melakukan evaluasi atas capaian tersebut.

“Perlu juga kita ketahui tentang tahapan atau waktu pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 supaya dalam pelaksanaannya dapat diawasi, sehingga tercapai output atas kegiatan dimaksud dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.

Kepala Dinas PPAMD, Amon Sormin menyampaikan, untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ada 5 program dan 20 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.277.099.662,06 sementara terealisasi Rp 1.739.640.949,00 atau sekitar 76,40  persen.

Amon menuturkan, ada 2 kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yakni, penyediaan administrasi perkantoran yang disebabkan adanya transisi kepesertaan BPJS Kesehatan Pemerintah Desa (Pemdes) dan pembinaan TP-PKK Kabupaten, karena adanya pandemi Covid-19.

“Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 berjalan dengan baik,” ujarnya.

Amon menambahkan, pemberdayaan masyarakat merupakan program prioritas untuk dilaksanakan. Baik itu pemberdayaan kelompok masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Selain itu, juga dilaksanakan pendampingan kepada aparat Pemdes, dengan tujuan agar birokrasi di Desa yang sifatnya melayani dapat berjalan secara baik dan profesional,” tukasnya.

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun 2020 untuk bidang perlindungan anak di antaranya, sosialisasi perlindungan anak ke 16 Desa, pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di 37 Desa dan Forum Anak Tingkat Desa.

“Untuk pemberdayaan perempuan di antaranya sosialisasi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di 15 Desa dan pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender di setiap Organisasi Perangkat Desa (OPD). Lalu, pembekalan Ketua TP PKK Desa, monitoring pelaksanaan gotong royong dan perlombaan-perlombaan di Desa,” ujar Amon.

Untuk kegiatan tahun 2021, Dinas PPAMD Samosir akan melaksanakan 7 program, kegiatan sebanyak 14 dan sub kegiatan 31, dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.047.869.726. Sebagian besar anggaran ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat.

Atas penjelasan itu, Saur Tua menyampaikan beberapa masukan, di antaranya agar realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga tercapai hasil yang diharapkan.

Berikutnya, peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan yang intens kepada kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian, pendampingan kepada Pemdes agar pengelolaan dana desa dapat tepat guna, pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk aparat Desa.

“Perlunya peningkatan kualitas pelayanan agar Samosir ditetapkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Selain itu, pelaksanaan kegiatan PKK dapat tepat sasaran, pendampingan terhadap BUMDes dan evaluasi atas Peraturan Desa (Perdes) dapat lebih ditingkatkan,” saran Saur Tua.

Dirinya berharap, saran yang disampaikan dapar menjadi pemacu semangat bagi Dinas PPAMD agar dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan professional.

“Kami sewaktu-waktu akan melaksanakan monitoring atau kunjungan lapangan atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021,” tegas Saur Tua. (Tua)