DPRD Simalungun Setujui RSUD Tuan Rondahaim Urus Izin RS Kelas C dan D

Direktur RSUD Tuan Rondahaim, Debora Evalinch Sigit dan Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Simalungun, Lintangnews.com | DPRD Simalungun menyetujui penambahan anggaran pada RSUD Tuan Rondahaim.

Itu setelah tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun membahasnya. Pelapor Banggar DPRD Simalungun, Agus Sinaga pada rapat raripurna, Senin (27/9/2021) menyampaikan, pada plafon APBD tahun 2021, sebelum Perubahan APBD (P-APBD), anggaran RSUD Tuan Rondahaim sebesar Rp 23.144.763.520.

Namun setelah perubahan sebesar Rp 35.906.170.469 atau bertambah Rp 13 miliar. Penambahan anggaran itu di antaranya untuk pengurusan izin.

Sebelum RSUD Tuan Rondahaim berpindah alamat ke Batu 20 dari kompleks perkantoran SKPD Pemkab Simalungun di Pematang Raya. RSUD Tuan Rondahaim saat ini masih dipimpim Debora Evalinc Sigit selaku Direktur.

Diketahui RSUD Rondahaim sudah mengantungi izin kelas C dan terakreditasi. Sehingga RSUD milik Pemkab Simalungun itu saat ini tidak lagi melayani pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .

Sebelumnya. Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani tidak menjelaskan, jika pihak RSUD Tuan Rondahaim meminta tambah anggaran untuk pengurusan izin.

“Jadi kan sebenarnya adanya perubahan. Ini kan lebih dominan di Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes),” beber Timbul, Kamis (22/9/2021).

Timbul menjelaskan, sebenarnya itu secara prinsip, global dan yang lain memang sudah dilakukan perubahan. Menurutnya, ini menyikapi adanya surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar insentif nakes supaya ditampung di P-APBD. Sementara sebelumnya insentif nakes diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Operasional Kesehatan (BOK).

“Dengan surat regulasi yang baru, mau tak mau kita harus menampung,” kata Ketua DPD Partai Golkar Simalungun ini.

Disinggung kapan surat Kementerian itu terbit, Timbul Jaya menyampaikan, dirinya gak tau pasti. “Tetapi kan ini baru kita melakukan perubahan. Artinya naskah Bupati itu kan belum ada Peraturan Bupati (Perbup) tau perubahan lainnya,” tukas Timbul.

Disinggung nomor surat Kemenkeu dan Kemenkes dimaksud, Timbul justru tak bisa menjelaskannya. “Nanti secara rinci ada nomornya sama si Frans Saragih (Kadis Keuangan Pemkab Simalungun), ucap Timbul. (Zai)