Gubsu: Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Secepatnya Dilakukan

Gubsu, Edy Rahmayadi saat menyampaikan pemaparannya.

Medan, Lintangnews.com | Wali Kota Siantar hadiri rapat koordinasi (rakor) evaluasi PPKM dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se-Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/9/2021).

Dalam kegiatan itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran, menurutnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.

Dari 1 Januari hingga 24 September 2021, realisasi APBD Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) mencapai 57,02 persen atau sekitar Rp 7,82 triliun. Capaian ini meningkat 7,72 persen usai mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian 18 Agustus 2021 lalu.

Percepatan serapan anggaran juga diikuti pemerintah daerah lainnya seperti Kabupaten Langkat 56,48 persen, Serdang Bedagai 55,76 persen dan Tapanuli Tengah (Tapteng) 55,63 persen. Total serapan anggaran APBD Sumut per 24 September mencapai 48,92 persen.

“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih 3 bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kapolda, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Edy pada rapat  yang berlangsung di Hotel Grand Aston City Hall, Medan.

Rakor dibuka Gubsu ditandai dengan pemukulan gong. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan narasumber Gubsu, Kapoldau, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, IBN Wiswantanu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan dan Kepala (BPKP), Kwinhatmaka. Sementara yang menjadi peserta antara lain kepala daerah se-Sumut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pada saat diskusi, Gubsu menjelaskan, lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan alam. Selain karena faktor alam, Edy berharap, tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (Silpa).

“Kelola keuangan yang baik berarti tidak ada Silpa, selain karena faktor alamya seperti bencana atau yang lainnya, sehingga program itu tidak bisa dijalankan. Kalau SDM dan keragu-raguan itu bisa diatasi, karena itu lah kita berkumpul di sini,” terang Edy.

Dia juga mengingatkan selain APBD, realisasi anggaran penanganan Covid-19 juga secepatnya dilakukan. Per 18 September 2021 Sumut telah merealisasikan anggaran Covid-19 50,7 persen atau sekitar Rp 87,2 miliar.

“Ini yang pengelola anggaran banyak takut dan ragu. Seperti kata Kapoldasu dan Kejatisu, apabila tidak ada kesengajaan dan kelalaian dalam menggunakan anggaran ini maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” jelas Gubsu.

Sementara Kapoldasu menegaskan, telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggarannya. Dengan begitu diharapkan terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Poldasu dalam bertindak, menurut Irjen Pol Panca, tidak langsung melakukan penangkapan, ada tahapan seperti upaya awal, preventif, memberi warning, evaluasi kemudian penegakan hukum.

“Sudah saya sampaikan kepada bawahan jangan menakuti-nakuti dan dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut dan kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kejatisu mengatakan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan (prokes) dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.

“Saat ini kita tidak ada lagi yang level IV, tetapi itu jangan membuat lengah. Karena untuk memulihkan ekonomi, kita tetap harus mengendalikan penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Dalam rakor itu juga hadir secara virtual Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing Kabupaten/Kota dan lembaga pemerintah terkait lainnya. (Rel)