Simalungun, Lintangnews.com | Komisi IV DPRD Simalungun ‘telanjangi’ Salina Majid Saragih di kantor Koordinator Wilayah Pendidikan (Korwildik) Siantar terkait sejumlah inventaris dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semasa menjabat Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 096779 Janggir Leto, Kecamatan Panei, Senin (16/1/2023).
“Tiga bulan terakhir pada tahun 2022, pemberitaan tentang dana BOS juga ada di media. Tentu ibu telah dikonfirmasi para media yang mengetahui informasi itu,” kata salah seorang anggota Komisi IV, Walpiden Tampubolon.
Untuk itu, Walpiden meminta agar dijelaskan, karena memang informasi tersebut akurat sesuai keterangan dari SDN 096779 Janggir Leto.
“Itu mungkin informasi yang perlu berimbang dan kebenarannya bagaimana. Supaya kami sebagai perwakilan rakyat boleh menyampaikan berita yang benar kepada orang tua siswa-siswi,” ujarnya.
Selain itu, Salina disarankan janganlah ikut diintervensi dari keluarga terkait kinerja di Pemkab Simalungun sebagai Aparatur Sipil Negeri (ASN)..
“Mohon maaf ya bu, istri saya juga Kepala Puskesmas (Kapus). Namun saya tidak pernah mencampuri urusan dari Puskesmas dan bekerja secara profesional. Kalau misalnya ada pertanyaan menggelitik kepada kita, silahkan saja dijawab bu dengan baik. Jangan minta izin dari suami dulu, baru ibu menjawab. Karena itu sampai ke kita. Mohon lah ibu profesional dan menjelaskan,” tegas Walpiden.
Salina yang kini menjabat Kepsek SDN 091277 Siantar Estate, Kecamatan Siantar itu menjelaskan, mengenai laporan penggunaan dana BOS di SDN 096779 Janggir Leto sudah selesai.
“Yang menjadi masalah kemarin itu adalah pengembalian aset pak. Ada beberapa aset yang memang saat itu saya pegang. Dan antara saya dengan Kepsek yang baru, kemudian dikoordinir Korwil sudah mengembalikan aset itu,” jelasnya.
Dia menerangkan, aset yang dikembalkan berupa tablet 12 unit, komputer, lemari, loudspeaker dan infokus. “Mengenai tablet ada 10 unit yang kondisinya rusak,” terangnya.
Lanjut Salina, rusaknya kemungkinan karena tidak dipergunakan selama 2 tahun masa wabah Covid-19.
“Terakhir dipergunakan waktu ANBK. Setelah itu tidak dipergunakan lagi. Dan waktu dikembalikan dan 10 unit dalam keadaan rusak,” paparnya.
Sementara, Anggota Komisi IV lainnya, Benfri Sinaga menyampaikan, hal itu dipertanyakan karena memang pihaknya akan melakukan monitoring ke semua Kecamatan.
“Sehingga, nantinya pada saat monitoring tidak ada lagi desakan. Karena sudah ditelusuri pada hari ini,” ujarnya. (Rel/Zai)
