DPRD Toba Sebut Pemberhentian Shanty Napitupulu Tak Berlaku

Suasana RDP yang digelar DPRD Kabupaten Toba.

Toba, Lintangnews.com | DPRD Kabupaten Toba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) setempat, Selasa (13/7/2021).

RDP itu membahas kasus Shanty Veronika Napitupulu, salah satu perangkat Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, diduga melakukan tindakan asusila.

Dalam RDP itu, Pimpinan Rapat, Tua Parasian Silaen menyampaikan,  latar belakang pertemuan ini karena PPDI Kabupaten Toba menyurati DPRD terkait masalah yang menimpa Shanty Veronika yang tidak kunjung selesai.

Camat Parmaksian, Paiman Butarbutar menyampaikan, jika tanggal 5 Februari  202, pihaknya telah mengadakan rapat mengundang Kepala Desa (Kades) Tangga Batu I dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanyakan permasalahan Shanty Napitupulu.

“Sejauh ini Kades Tangga Batu I telah melakukan upaya agar kondisi itu tidak memanas, maka diambil kesimpulan untuk memberhentikan Shanty Napitupulu sementara dan bukan pemberhentian tetap. Karena sampai pada saat ini saya belum ada mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tetap,” sebutnya, seraya meminya Shanty Napitupulu meminta maaf atas kejadian itu agar situasi dapat reda.

Sementara Kades Desa Tangga Batu I, Juner Sitorus menyampaikan, jika masyarakat  berkumpul dan datang ke kantor dengan membawa bukti chating dari istri yang diduga teman selingkuh Shanty Napitupulu.

“Tanggal 16 Maret 2021, saya menggelar rapat mengundang Babinsa, BPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan masyarakat. Hasil rapat, Shanty Napitupulu tidak boleh lagi berkerja sebagai perangkat desa mulai tanggal 17 Maret 2021. Namun pada saat itu saya tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, Shanty Napitupulu merasa dizolimi dan mengekang Hak Asasi Manusia (HAM) dirinya. Dia juga menuturkan, semua yang dituduhkan padanya tidak memiliki bukti yang kuat jika melakukan tindakan asusila.

“Saya ingin menuntut kejelasan status sebagai perangkat desa apakah masih berlaku. Hak-hak saya sebagai perangkat Desa yang dibayarkan hanya 1 bulan yaitu bulan Januari. Sementara jelas melalui bukti dokumen chating pribadi  Kades Tangga Batu I masih meminta saya untuk melakukan pekerjaan di Desa, walaupun dilakukan dari rumah,” paparnya.

Ketua PPDI Toba, Jery Sibuea menengaskan, pihaknya tidak mempersoalkan kasus yang berhubungan perselingkuhannya, namun hanya ingin memperjuangkan status pekerjaan sebagai perangkat desa dan hak-hak yang wajib diterima.

Sedangkan Boy Raja Marpaung selaku Kuasa Hukum PPDI mempertanyakan dasar hukum yang tidak jelas terkait surat yang dikirim Kades Tangga Batu I tentang pemberhentian sementara Shanty Napitupulu.

Dia juga menyinggung Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pemberhentian Perangkat Desa.

“Jelas dikatakan Perangkat Desa dapat diberhentikan jika Terbukti secara hukum melakukan pelanggaran. Sampai saat ini kami tidak menemukan Shanty Napitupulu melakukan pelanggaran yang dimaksud. Kades juga tidak pernah menerbitkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagai konsekuensi perbuatan yang dituduhkan terhadap bersangkutan,” paparnya.

Dalam RDP itu, Komisi A DPRD merekomendasikan, jika surat pemberhentian sementara yang dibuat Kades Tangga Batu I tidak berlaku. Disebutkan juga, Shanty Napitupulu masih berstatus Perangkat Desa, sehingga berhak mendapatkan hak-haknya.

“DPRD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PMD dan PPA) Kabupaten Toba menyarankan agar kasimpulan rapat ini untuk segera dipedomani dan ditindaklanjuti,” sebut anggota DPRD Toba, Tua Parasian Silaen. (Red)