Jakarta, Lintangnews.com | Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengkhawatirkan dugaan praktik-praktik mafia di sejumlah perusahaan (UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean) pada Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan merajalela.
Untuk itu, ARJ mempertanyakan komitmen Menteri BUMN, Erick Thohir (UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN), apakah mampu bersih-bersih memberantas para mafia tersebut.
“Ada sejumlah modus yang biasa dilakukan para mafia di BUMN. Salah satu di antaranya yang bisa ditelusuri adalah para pelaku yang senang importir obat-obatan dan alat-alat kesehatan,” kata Koordinator ARJ, Aidil Fitri Cholid di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Menurut Aidil, modus mafia BUMN itu bisa terendus karena beberapa hal. Di antaranya izin impor obat-obatan dan alat kesehatan (UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau UU Nomor 17 Tahun 2006) dari luar negeri yang prosesnya sangat mudah masuk ke Indonesia. Sementara industri alat-alat kesehatan (alkes) dalam negeri kian terpuruk.
“Adanya kemudahan izin dan dominasi importir ini akhirnya menjadikan Indonesia negara konsumtif kesehatan daripada memperkuat industri alkes domestik. Ini membuka ruang terhadap para mafia importir. Dia (Erick Thohir) berbenah itu sanggup tidak?,” ujarnya.
Untuk itu, ARJ mempertanyakan keseriusan dan komitmen Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih di perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, Erick Thohir pernah mengungkapkan, bahwa kelangkaan bahan baku alkes dan obat-obatan turut disebabkan oleh mafia impor.
“Bongkar siapa mafia impornya. Jangan jadi Menteri asal bunyi (asbun) saja. Solusi yang pasti pun sepertinya tak jelas dari dia,” kecam Aidil.
Menurutnya, terpuruknya industri alkes dan obat-obatan dalam negeri tak bisa dilepaskan dari praktik-praktik mafia, sehingga dominasi importir sangat tinggi.
Aidil mencontohkan, salah satu yang kerap dilakukan adalah mempermudah izin impor, tetapi masih lemahnya melakukan pengawasan melekat terkait operasional dan pendistribusian tersebut.
“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan tim internal ARJ terhadap sejumlah perusahaan BUMN Farmasi itu ada ketergantungan dominasi impor alkes dan obat-obatan. Jadi perlu penataan kembali pelaksanaan pengawasan melekat di BUMN Farmasi,” cetusnya.
ARJ tak menjelaskan lebih rinci praktik-praktif mafia BUMN seperti yang dimaksud. “Intinya, praktik-praktif mafia itu dikhawatirkan akan melemahkan industri alkes dan obat-obatan domestik,” ujar Aidil.
ARJ Mempunyai Martabat
Ditanya rencana aksi ARJ untuk menurunkan Erick Thohir, Juru Bicara ARJ Bidang Komunikasi Publik dan Pers Edo Panjaitan tegas membantah.
Dia mengatakan, rencana aksi demo itu bergantung pada kinerja para Menteri di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Ditambahkan, kalaupun bakal terjadi aksi demo itu tak lebih untuk mengkritisi kebijakan Pembantu Presiden (Menteri) yang tidak berpihak kepada rakyat.
“ARJ mempunyai dasar yang berbasis kinerja, bukan asal-asalan dan mencari-cari alasan. Ingat baik-baik, ARJ mempunyai martabat, dan terdiri dari ratusan organ relawan Jokowi,” tegasnya mengingatkan.
Edo tidak menampik pesan berantai yang marak beredar di grup WhatsApp (WA) oleh ARJ terkait bongkar-bongkar mafia di BUMN. Namun, dia meluruskan ada terdapat sejumlah kekeliruan pada pesan WA tersebut.
“Apabila ingin berantas mafia di BUMN, tettapi pejabatnya masih memiliki integritas rendah, bagaimana bisa? ARJ berperan mengawal kebijakan, bukan ingin berbagi kekuasaan,” sergahnya.
Perlu untuk diketahui, pesan berantai yang belakangan marak beredar di sejumlah grup WA ARJ yakni ‘Bongkar… Bongkar… Bongkar! Presiden Jokowi dalam belenggu bos mafia BUMN. Kami Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengutuk kinerja Ertho. BUMN bukanlah perusahaan milik pribadimu, wahai Ertho’. (Red)
