Dugaan Pungli di SMPN 2 Bosar Maligas Layak Diusut, Ini Alasannya

39
Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemkab Simalungun, Orendina Lingga.

Simalungun, Lintangnews.com | Pengusutan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di SMP Negeri 2 Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun layak dilakukan.

Pasalnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 disebutkan, sekolah dilarang melakukan pungutan apa pun.

Sementara pihak SMPN 2 Bosar Maligas tetap melakukannya. Bahkan sudah berlangsung lama dan memberi ultimatum kepada para orang tua siswa-siswi agar menyelesaikan pungutan itu hingga bulam Desember mendatang.

“Iya, mulai kelas 7-9 sudah dikutip. Dan kami dipaksa membayarnya sampai akhir bulan Desember mendatang,” tulis WhatsApp (WA) salah seorang orang tua siswa, Minggu (13/10/2019).

Sebelumnya, Iting salah seorang orang tua siswa di SMPN 2 Bosar Maligas mengaku, anaknya dipaksa oleh pihak sekolah untuk membayar sebesar Rp 250 ribu.

“Katanya untuk pembangunan menara wifi dan merenovasi Mandi, Cuci dan Kakus (MCK). Juga untuk pembuatan jerajak sekolah. Padahal berdasarkan Permendikbud itu sekolah dilarang pungli,” bilangnya.

Warga Bosar Maligas lainnya, marga Sirait mengutuk keras tindakan Kepala Sekolah (Kepsek) dan Komite Sekolah. Dia mengatakan, dengan alasan apapun, perbuatan itu tidak dibenarkan.

“Sebab itu melanggar peraturan perundang-undangan tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Karena pemasangan wifi bisa dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ucap Sirait via telepon selulernya.

Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun melalui Kepala Bidang (Kabid) SMP, Orendina Lingga terkesan pelit dikonfirmasi. Baik konfirmasi itu dilayangkan melalui telepon seluler dan pesan singkat WA. (Zai)