Enam Fraksi DPRD Humbahas Sampaikan Pandangan Umum Terhadap 4 Ranperda

Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Humbahas.

Humbahas, Lintangnews.com | Sebanyak 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan atas 4  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pada rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin (25/10/2021).

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol, didampingi Wakil Ketua II, Labuan Sihombing yang dihadiri Bupati, Dosmar Banjarnahor,Sekretaris Daerah ( Sekda) Tonny Sihombing dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Kepler Torang Sianturi mengatakan, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah.

“Perda menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahaan uang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini. Serta, terciptanya good local governance sebabagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan,” sebutnya.

Namun, Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini berupa Ranperda tentang Perubahaan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Pada pasal 2 ayat 4 , Dinas Pemuda dan Olahraga digabung ke Dinas Pendidikan.

Sementara sebelumnya pada pembahasan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), jika Dinas Pemuda dan Olahraga digabung ke Dinas Pariwisata.

Selain itu, dipertanyakan juga Ranperda tentang Retribusi Daerah pada huruf T (retribusi tempat rekreasi dan olahraga). Dimana lokasi objek wisata Sipinsur Kecamatan Paranginan untuk dewasa dan anak-anak sebesar Rp 5 ribu per orang. Sementara biaya tarif lokasi objek wisata Baktiraja sebesar Rp 2 ribu per orang yang sudah disepakati pada pembahasan Bapemperda bersama Pemkab Humbahas.

Fraksi PDI-Perjuangan meminta untuk dapat mempertimbangkan perubahan besaran biaya tarif masuk menjadi Rp 10 ribu untuk objek wisata Sipinsur dan masuk lokasi ke wisata Baktiraja menjadi Rp 5 ribu.

Sedangkan, Juru Bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Bantu Tambunan menilai, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 jika sudah selayaknya dilakukan. Dengan harapan, dapat mengurangi beban keuangan daerah.

“Kami juga menekankan kepada pemerintah, walaupun terjadi pengurangan jumlah dinas, tidak menyebabkan turunnya kinerja dan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Fraksi Golkar juga menyinggung Ranperda Retribusi Daerah, serta meminta agar ditingkatkan penerimaan retribusi daerah dan mampu menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran belanja daerah.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Demokrat Bresman Sianturi menyampaikan, selain Ranperda tentang pencabutan Perda bidang perizinan dan non perizinan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meminta pemerintah memperhatikan berbagai aspek agar tidak merugikan rakyat. Dan Ranperda itu dinilai dapat memberikan nilai tambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara, Juru Bicara Fraksi Nasdem, Nurmauli Simarmata meminta agar Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah tidak semata mata hanya mengikuti peraturan perundang undangan, sehingga hasilnya hanya formalitas belaka.

Kemudian, terkait Ranperda Retribusi Daerah, sebaiknya diiringi dengan pengawasan, sehingga tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan PAD.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Hanura, Muslim Simamora menyampaikan saran dan masukkan terhadap Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Saran itu berupa, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 dan pasal 3 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah agar merampingkan pemerataan jabatan adminitrasi ke dalam jabatan fungsional yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021.

Selain itu, usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, mengenai penggabungan dinas itu perlu dikaji ulang.

Ini mengingat di beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, dinas dimaksud masih berdiri dan tidak digabung dengan dinas lain karena sangat dibutuhkan.

“Untuk Ranperda Retribusi Daerah, Fraksi Hanura menyarankan agar pemerintah mengaktifkan uji kelayakan atau KIR,” sebut Muslim.

Juru Bicara Fraksi Fraksi Persatuan Solidaritas, Guntur Simamora juga memberikan masukan. Dia mengatakan, ini sekaitan dengan perubahan organisasi perangkat daerah , antara lain Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan berada di Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga digabungkan ke Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabungkan ke Dinas Kesehata, Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman digabungkan ke Diana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketenagakerjaan digabungkan ke Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan digabungkan ke Dinas Pertanian.

Fraksi ini menilai, perlu pola penganggaran pada APBD tahun 2022 yang tengah dibahas Badan Anggaran (Banggar) harus mendekati hasil penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinilai ini harus terdapat klausal yang mengatur belanja unit-unit OPD yang dipisahkan, dikurangi atau digabung.

“Sehingga sebagian alokasi anggaran untuk OPD yang digabung itu dapat dialokasikan langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dan masyarakat,” papar Guntur.

Kemudian, terkait Ranperda Retribusi Daerah, disarankan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Ini mulai retribusi perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, penggunaan alat berat, penggunaan alsintan, obyek wisata, persampahan dan lain sebagainya.

Ada pun keempat Ranperda itu, yakni Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbahas. Ranperda ini diajukan sebagai pemenuhan ketentuan pasal 12 Perda Nomor 6 Tahun 2016, yang mengamanatkan dilakukannya evaluasi untuk sinkronsasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Ranperda tentang Retribusi Daerah, bertujuan untuk mengakomodir peninjauan besaran dan penambahan objek retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD, serta untuk menyederhankan regulasi terkait tarif retribusi daerah yang saat ini diatur dalam beberapa Perda menjadi satu Perda.

Berikutnya Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ranperda ini diajukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang saat ini diatur dengan Perda Nomor 5 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi.

Dan terakhir, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Rapat paripurna akan dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Humbahas atas 4 Ranperda tahun 2021. (DS)