Fraksi Gerindra Desak Bupati Simalungun Menggelar Pilpanag Serentak 2022

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Simalungun, Bona Uli Rajagukguk.

Simalungun, Lintangnews.com | Fraksi Gerindra di DPRD Simalungun mendesak Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk tetap menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) pada tahun 2022 mendatang.

“Kita meminta kepada Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga agar tetap melaksanakan Pilpanag di Kabupaten Simalungun untuk tahun 2022,” tegas Bona Uli Rajagukguk, Rabu (24/11/2021).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Simalungun ini berharap ada Bupati Simalungun melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN), ketika ingin membuat kebijakan terhadap penundaan Pilpanag, sebaiknya melakukan koordinasi dengan DPRD, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan.

“Selanjutnya juga kita akan mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menampung anggaran pelaksanaan Pilpanag 2022 agar tidak menjadi polemik,” tukasnya.

Diketahui, Bupati Simalungun melalui suratnya per tanggal 29 Oktober 2021 nomor 120/20568/11/2021 perihal penundaan Pilpanag serentak tahun 2022 meyatakan, sebanyak 248 Pangulu atau Kepala Desa (Kades) akan berakhir masa jabatan pada tahun 2022. “Dan sebanyak 75 Pangulu pada tahun 2023,” kata Radiapoh melalui suratnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disampaikan lagi, mengingat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simalungun anggaran 2022 yang sangat terbatas, maka Pemkab Simalungun berencana untuk melaksanakan Pilpanag pada tahun 2023.

Ini dengan menghunjuk Pejabat Pangulu/Kepala Desa selama 1 tahun untuk 248 Nagori/Desa yang masa Pangulu/Kepala Desa berakhir jabatan pada tahun 2022..

Atas surat orang nomor 1 di Pemkab Simalungun itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5233/BPD menyatakan :

Bahwasanya berkenaan dengan angka 1 dan 2, dalam hal pelaksanaan atau penundaan pemilihan Pangulu atau Kepala Desa serentak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Diminta kepada saudara melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1.Memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penundaan pemilihan Pangulu/Kepala Desa serentak pada tahun 2023.

2.Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan Pangulu, segera mengangkat pejabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan yang berasal dari ASN Simalungun.

3.Memperkuat koordinasi dengan unsur Forkopimda untuk tetap menjaga kekondusifan dan stabilitas di Wilayah Kabupaten Simalungun. (Zai)