Fraksi Gerindra Komitmen Menolak Pilpanag Dilaksanakan Tahun 2023, Ini Alasan PDI-Perjuangan Menerima

Politisi Partai Gerindra, Erwin Saragih, Wakil Bupati, Zonny Waldi, Politisi PDI-Perjuangan, Samrin Girsang dan suasana rapat paripurna DPRD Simalungun.

Simalungun, Lintangnews.com | Fraksi Partai Gerindra DPRD Simalungun menunjukkan sikap tegasnya.

Fraksi partai besutan Prabowo Subianto itu tetap komitmen menolak atau tidak setujui penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemkab Simalungun terkait Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD tahun 2022.

“Fraksi Gerindra tidak dapat menerima ataupun tidak setuju dalam nota kesepakatan,” ujar Ketua Komisi I, Erwin Saragih saat pimpinan rapat paripurna, Timbul Jaya Sibarani memintai persetujuan anggota dan fraksi, Selasa (20/9/2022).

Erwin mengatakan, Fraksi Partai Gerindra tidak setuju atau menolak KUA PPAS P-APBD 2022, karena Tim Anggaran Pemerintah  Daerah (TAPD) melalui Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga menunda pelaksanaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) serentak tahun 2022.

“Itu kita ketahui dirapat-rapat pimpinan, komisi dan rapat lainnya, bahwa Pemkab Simalungun wajibnya melaksanakan atau menyelenggarakan Pilpanag serentak 2022. Tetapi pada kenyataan, apa yang dinyatakan Bupati tidak berbanding lurus,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, pada rapa-rapat sebelumnya, Fraksi PDI-Perjuangan dengan tegas menentang ditundanya Pilpanag 2022 oleh Bupati Simalungun. Dan pada rapat Badan Anggaran (Banang), fraksi itu Walk Out (WO) atau keluar meninggalkan rapat.

Terkait tidak komitmennya Fraksi PDI-Perjuangan pada paripurna, Wakil Ketua DPRD, Samrin Girsang menyampaikan, pihaknya berprinsip, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” tegasnya.

“Ini memang kelalaian dari eksekutif, khususnya itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN). Tetapi bagi kita PDI–Perjuangan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dilaksanakan. Toh juga kalau dilaksanakan tahun ini sudah tidak memungkinkan,” tukasnya.

“Ini mengingat waktu yang sesuai dengan pemaparan Dinas PMPN membutuhkan waktu 157 hari, setelah disahkannya nanti P-APBD. “Alasan mereka memang kalau kita melihat itu kelalaian. Kelalaian daripada tidak dilaksanakan mereka tahapan,” imbuh Samrin.

Lanjutnya, sehingga menunggu P-APBD maka otomatis memang menjadi bergeser ke tahun depan, yakni bulan Maret tahun 2023.

Menurut Samrin, sebenarnya kelalaian Dinas PMPN dan pelanggaran terhadap jadwal-jadwal yang sudah ada, karena Pilpanag tetap digelar sekali 6 tahun.

Menurut Samrin, sudah seharusnya bisa diprediksi kapan Pilpanag. “Sebenarnya ya kalau secara sanksi ya harus disanksi, kalau kita berpendapat dari DPRD, kenapa lalai kan begitu. Harus ada sanksi terhadap Pemkab Simalungun terkait kelalaian ini,” paparnya.

“Sehingga menyebabkan kemunduran daripada Pilpanag itu. Ya sebenarnya kalau sanksi secara tegas, itu kita nanti koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pemerintah yang lebih mengetahui. Tetapi harusnya Pemkab Simalungun kedepan tidak terulang lagi,” tukasnya kembali.

Sementara itu, Wakil Bupati, Zonny Waldi ketika dimintai tanggapannya, terkait penolakan yang dilakukan Fraksi Gerindra mengatakan, hal itu sebagai salah satu masukan. Namun yang terpenting dalam pemerintahan adalah terus membangun sinergitas.

“Itu bukan penundaan, namun tetap terlaksana meskipun menyeberang tahun anggaran. Pelaksanaan dimulai bulan Oktober dan berlanjut sampai Maret 2023. Saya kira ini bukan ditunda,” tukasnya. (Zai)