Siantar, Lintangnews.com | Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Siantar mengapresiasi tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kemarin.
“Namun kami harapkan agar benar-benar hukum ditegakkan. Kalau ada oknum yang dianggap bersalah agar diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang tidak bersalah agar segera dibebaskan,” kata Ketua Fraksi Golkar, Rini Silalahi.
“Semoga kejadian ini dapat mengakibatkan efek jera bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) begitu juga bagi lembaga legislatif,” sebut Rini pada Rapat Paripurna ke VII DPRD Siantar tahun anggaran 2019 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (30/7/2019).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar menegaskan peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara profesional.
Ini melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah dan kualitas kinerja layanan Organsasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dalam hal ini kami hanya ingin menyampaikan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara profesional. Jangan ada lagi pungli-pungli di jajaran Pemko Siantar yang kita cintai ini, sehingga tak terulang kembali kejadian seperti di BPKAD,” tutup Rini. (Elisbet)
