Fraksi PDI-Perjuangan Paparkan Alasan Bergabung di Pansus DPRD Humbahas

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Humbahas, Kepler Torang Sianturi.

Humbahas, Lintangnews.com | Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kepler Torang Sianturi memberikan penjelasan terkait nama fraksinya sebagai salah satu pengusul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Di antaranya, Pansus Covid-19, Pansus Aset dan Pansus Tatib.

Menurut Kepler, hal itu tidak lah benar, melainkan fraksinya ikut bergabung berawal atas surat Wakil Ketua I, Marolop Manik (sebelumnya Kepler hanya menyebutkan nama pimpinan DPRD) yang meminta untuk mengirimkan perwakilan Fraksi PDI-Perjuangan menjadi anggota Pansus. Ini setelah rapat paripurna dilaksanakan atas pengusulan pembentukan Pansus dari Fraksi lain.

“Mohon diluruskan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan tidak ikut dalam pengusulan pembentukan Pansus. Dan tidak mengikuti paripurna pengusulan pembentukan pansus,” kata Kepler, Rabu (8/9/2021).

Dijelaskan, setelah paripurna pengusulan memutuskan pembentukan Pansus, pimpinan DPRD mengirim surat kepada seluruh Fraksi untuk mengirim nama-nama yang menjadi anggota Pansus.

“Akhirnya untuk memenuhi maksud surat tersebut, Fraksi memutuskan untuk mengirim nama-nama dimaksud,” sebut Kepler.

Sebelumnya, Kepler menegaskan, fraksinya ikut di Pansus itu bukanlah sikap resmi dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Humbahas. Melainkan menurut Kepler, sikap itu atas pengawasan fraksinya sebagai wakil rakyat.

“Saya kira bukan sikap partai ya. Ini bukan masalah sikap partai. Saya kira itu bagian dari pekerjaan (lembaga) kita disini (DPRD),” kata Kepler didampingi Tingkos Silaban dan Masriani Sinaga di ruang Fraksi PDI-Perjuangan, Selasa (7/9/2021).

Dia mengatakan, tujuan ikut di Pansus tanpa ada resmi dari partai, tidak akan bertolak belakang karena acuan tata tertib (tatib) mereka . Selain dari sifat kepengawasan sebagai wakil rakyat.

Apalagi, lanjut dia, Pansus ini ada salah satunya dikarenakan tidak adanya di bagian alat kelengkapan kelembagaan mereka menangani mengenai Covid-19.

“Dasar pembentukan Pansus itu kan sebetulnya sesuai tatib. Manakala ada satu isu atau satu pekerjaan , dan kebetulan alat kelengkapan dewan belum ada itu, maka dimungkinkan pembentukan Pansus,” jelasnya.

Kepler menjelaskan, salah satu contoh Covid-19, tidak ada Komisi di DPRD Humbahas membidangi gugus tugas. Hal itumenjadi  salah satu alasan pembentukan Pansus. “Contohnya lagi, Dinas Pendidikan (Disdik) kan sudah ada di Komisi A,” tambahnya.

Kepler menjelaskan, sikap ikut bergabung di Pansus dinilai jelas dan sudah tepat. Apalagi, agar mereka mengetahui apakah pekerjaan pemerintah dalam menangani Covid 19 sudah berjalan dengan baik.

Walaupun Bupati Dosmar Banjarnahor merupakan Ketua DPC PDI-Perjuangan Humbahas, menurut Kepler itu tidak akan terusik.

“Saya kira kembali dalam konteksnya ,kan semua bagian dari pekerjaan fungsi, wewenang dan apa tupoksi di dalam lembaga ini yang mengacu pada apa-apa saja dilakukan sebagai anggota dewan,” katanya.

Kepler mengatakan, secara undang-undang pembentukan Pansus diperbolehkan di lembaga mereka, tetapi dengan catatan jangan dipelesetkan ke negatif.

Menurut dia, justru Pansus ini menampakan adanya fungsi kepengawasan mereka di lembaganya untuk mengawasi hasil dari kinerja pemerintahnya selama ini.  Contohnya anggaran recofussing Covid 19 yang diambil dari anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai aturan dari Peraturan Presiden (Perpres) dan Kementerian.

Lanjutnya, diperlukan pengawasan pihaknya untuk melihat hasil kinerja pemerintah apakah telah berjalan sesuai aturan. Selain itu, Kepler juga menegaskan, Bupati Dosmar dalam hal ini tidak akan terusik, justru perlu ada masukan dan kritikan.

Saat ditanyai ada diantara dari anggota Fraksi PDI-Perjuangan tidak mengetahui pembentukan Pansus itu, Kepler meminta wartawan untuk menyebut nama anggota dewan dimaksud.

Menurut dia, keputusan pada rapat internal paripurna pembentukan Pansus itu sudah memenuhi qourum, biar pun dari 7 orang anggota dari fraksinya ada salah satu tidak hadir.

“Rapat itu resmi jika memenuhi qourum. Ini perlu dijawab, kita ada 7 orang, qourumnya itu berapa setengah tambah satu kan 4. Artinya apa pun diputuskan kalau memang 4 orang yang hadir sudah qourum rapatnya. Apapun diputuskan yang 4 ini kita harus ya ikutkann saya bilang sudah quorum. Intinya qourum, salah satunya tanya ini pada Tingkos Silaban,” paparnya.

Namun, Kepler menambahkan dari 7 orang anggota fraksinya, disebutkan 2 orang yang tidak hadir.  Kepler menuturkan, intinya fungsi utama mereka sebagai anggota dewan, walaupun bernaung di Fraksi.

“kita sebagai kader partai yang kebetulan anggota Fraksi. Fungsi utama kita pertama bukan urusan partai, namun sebagai anggota dewan. Walaupun kita memang bernaung di Fraksi,” tegasnya.

Sayangnya, ditanyai berapa persen ketika sikap partai diambil untuk bekerja sebagai anggota dewan, Kepler mengaku itu sifatnya situasional

“Situasional kita sebagai anggota dewan kan,” ucapnya sembari meminta wartawan untuk mematikan rekaman konfirmasi. (DS)