Gedung-Gedung di Siantar Belum Memakai Analisa dari Pemadam Kebakaran

RDP Komisi I DPRD Siantar dengan Satpol PP.

Siantar, Lintangnews.com | Terkait bangunan gedung di Kota Siantar terhadap bahaya kebakaran cukup diragukan.

Bagaimana tidak, analisa bangunan gedung terhadap penanggulangan bahaya kebakaran sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejauh ini belum dilengkapi.

Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan Rancangan APBD tahun 2022 antara Komisi I DPRD Pematangsiantar dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Senin (15/11/2021).

Dalam rapat itu, Kepala Satpol PP Pemko Siantar, Robert Samosir berharap, agar personil pemadam kebakaran (damkar) dapat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) agar ada yang memiliki sertifikat pemadam kebakaran kelas C atau 3.

“Kalau tidak memiliki personil yang sertifikatnya sampai pemadam 3, kita tidak bisa membuat analisa tentang bangunan. Sebenarnya bangunan-bangunan ini semua, tanpa ada analisa dari pemadam kebakaran, tidak boleh dibangun sesuai ketentuan pemerintah,” ungkapnya.

Salah satu syarat IMB yang saat ini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sambung Robert, harus ada memiliki analisa penanggulangan kebakaran.

“Tetapi karena kita tidak memiliki personil yang mempunyai sertifikat pemadam 3, kita tidak bisa sampai ke sana, itu harus tenaga ahli,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD, Iskandar Boy Warongan yang memimpin rapat, mempertanyakan kenapa tidak diusulkan untuk melakukan pendidikan.

“Pak Kasat (Kepala Satpol PP) bilang, kita butuh personil disekolahkan, kenapa tidak diusulkan,” ujarnya.

Robert mengatakan, untuk pengusulan hal itu adalah di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Untuk pengusulannya harus di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), ini sudah diusulkan kemarin di rapat koordinasi pemerintahan agar biaya untuk peningkatan sumber daya aparatur itu ditingkatkan,” tuturnya.

Mendengar jawaban dari Robert, Boy meminta staf Komisi I untuk mencatatkannya agar hal tersebut dapat dibawakan ke dalam rapat pembahasan R-APBD tahun 2022 selanjutnya.

“Itu menjadi catatan, kita akan pertanyakan di rapat gabungan komisi,” tandasnya. (Elisbet)