Tebingtinggi, Lintangnews.com | Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) Kota Tebingtinggi, J Meidianda mendukung pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Mukri ingatkan sesama jaksa untuk tidak bermain di dalam koridor Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
“Kita ingatkan rekan Kejaksaan untuk tidak bermain di dalam koridor TP4D karena tujuan kita itu mulia,” ujar Mukri, Selasa (20/8/2019) pada salah satu media nasional
Mukri mengatakan, terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum jaksa karena diduga ikut bermain dalam koridor TP4D , hanya menyangkut kepada 1 orang. Sehingga meminta para pihak tak mengenalisir TP4D. Dia mengatakan, pimpinan Kejagung juga akan terus mempertahankan program ini untuk terus mengawal proyek-proyek di pemerintahan daerah.
“Kita jangan generalisir, jangan sampai karena ada 1 OTT ini program kita terhenti. Kita harus tuntaskan dan tetap konsisten,” ungkap Mukri.
Dia juga mengingatkan, TP4D merupakan program yang bertujuan untuk mengawal proyek negara baik di pusat ataupun daerah. Tujuan program ini, supaya proyek negara tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.
“Tujuan TP4D ini untuk pengawalan dan pengaman proyek pembangunan agar sesuai waktunya, mutunya. Jadi tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran. Program ini ini dirasakan banyak sekali manfaatnya bagi pembangunan dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah,” kata Mukri.
Menanggapi hal ini, J Meidianda menyampaikan dukungannya pada pihak Kejakgung agar selalu mengingatkan dan bila perlu memberi sanksi tegas kepada oknum jaksa yang terbukti ikut bermain proyek. Atau mencatur pembagian proyek karena merusak citra korps Kejaksaan.
“Harus ada tindakan tegas kepada oknum jaksa yang melakukan pencaturan pembagian proyek dan ikut main proyek di dalam koridor TP4D. Kejagung harus membuat tim khusus untuk melakukan investigasi terkait hal tersebut di beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) tingkat Kabupaten/Kota, khususnya di Tebingtinggi,” ucap Meidianda, Rabu (30/10/2019).
Sementara itu Direktur Tebingtinggi Lawan Korupsi, R Lubis mengatakan, di Tebingtinggi isu miring tentang adanya keterlibatan jaksa-jaksa nakal yang mencatur dan ikut bermain proyek di dalam koridor TP4D sering terdengar di kalangan aktivis.
Menurutnya, untuk membuktikan isu yang menyebar ini adalah hoax, maka perlu Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) membuat tim investigasi memeriksa keterlibatan oknum jaksa dalam koridor TP4D Tebingtinggi.
“Kita masih yakin bahwa Kejaksaan akan bertindak profesional untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan publik dengan melakukan pembersihan jaksa nakal yang ikut bermain proyek,” ucapnya.
Lanjutnya, di bawah kepemimpinan baru Jaksa Agung, dirinya dan aktivis anti korupsi Tebingtinggi menitipkan harapan besar untuk keseriusan pihak Kejaksaan dalam mengungkap praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah itu. Terutama indikasi oknum aparat hukum terlibat pencaturan proyek TP4D dan proyek kecamatan di Tebingtinggi. (Purba)
