Ini Analisis Ahli Mengenai Penyebab Banjir Bandang di Samosir

Kepala KPH XIII Doloksanggul, Benhard Purba bersama staf didampingi masyarakat mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Desa Buntu Mauli.

Samosir, Lintangnews.com | Pasca bencana alam banjir bandang di Desa Buntumauli, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, membuat Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XIII Doloksanggul, Benhard Purba bersama tim melakukan kunjungan lapangan dan mengamati kondisi di sekitar daerah terdampak.

Selain menyambangi masyarakat yang menjadi korban bencana alam banjir, kehadiran rombongan Kepala UPT KPH Doloksanggul untuk mengumpulkan data-data demi mengetahui penyebab banjir yang disebut-sebut akibat penebangan liar di bagian hulu sebagaimana kabar yang beredar.

Dari kunjungan lapangan yang dilakukan pada bulan Mei lalu, Benhard menyampaikan, selain material lumpur dan bebatuan, juga ditemukan pohon-pohon tumbang serta bongkol kayu yang sebagian sudah mengalami pelapukan di sepanjang aliran yang dilalui  banjir bandang.

“Namun tidak satu pun ditemukan kayu yang tampak seperti bekas penggergajian bekas penebangan. Banjir bandang diduga berasal dari bagian hulu curaman di sekitar Ulu Darat,” paparnya, melalui release press, Sabtu (22/6/2019).

Dirinya juga telah memerintahkan stafnya untuk menelusuri kawasan di sekitar Ulu Darat dengan mencoba akses masuk dari Parsingguran Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), untuk memastikan ada tidaknya penebangan yang terjadi.

Hasil penelusuran lokasi ini tidak ditemukan adanya penebangan di daerah sekitarnya dan juga tidak bisa ditembus sampai ke bagian hulu aliran. Ini karena lokasi Ulu Darat masih berhutan lebat dengan topografi yang bergelombang serta sulit dilalui.

Menanggapi keberadaan izin pemanfaatan yang santer disebut di beberapa media berdampak pada bencana alam banjir bandang, Benhard menjelaskan, secara topografi daerah Tele merupakan batas pemisah punggung bukit yang memisahkan daerah tangkapan air ke Sungai Aek Silang ke arah Utara dan Sungai Lae Renun ke arah selatan dan barat.

Sementara dari lokasi izin pemanfaatan ataupun indikasi penebangan tanpa izin di enclave Sitonggi-tonggi yang masih dalam penyelidikan Tim Gakkum KLHK memiliki ketinggian tempat yang lebih rendah dari curaman Danau Toba, sehingga tidak bisa dikatakan berdampak langsung sebagai penyebab terjandinya banjir bandang di Desa Buntu Mauli.

“Apabila dikaitkan dengan bencana alam banjir bandang, maka yang terdampak lebih dahulu mestinya mengarah ke Sungai Aek Silang dan Aek Pollung di wilayah Kabupaten Humbahas. Karena lokasi Sitonggi-tonggi lebih rendah dari bagian hulu curaman Danau Toba dengan jarak terdekat ke curaman sekitar kurang lebih 3 km” jelas Benhard.

Melalui kajian dan analisis yang dilakukan KPH Doloksanggul secara spasial, menggunakan data topografi serta mempelajari data kejadian bencana alam banjir bandang di lokasi yang sama. Ini sebagaimana dilaporkan Badan Geologi pada tahun 2010, ternyata bagian hulu sampai curaman Danau Toba khususnya Desa Buntu Mauli merupakan zona dengan tingkat kerentanan tinggi.

“Gerakan tanah yang terjadi terus menerus, dari kenampakan topografi telah membentuk kubah (cekungan) dan jenuh air sehingga secara teori sangat mungkin memiliki tekstur tanah bergambut (rawa)” terang Benhard.

Menurutnya lagi, ini dibuktikan dengan material lumpur banjir dipenuhi serat-serat kayu yang sudah mengalami pelapukan sesuai hasil identifikasi pihaknya di lapangan.

Hal ini juga terkonfirmasi dari keterangan masyarakat yang terdampak banjir bermarga Sinaga yang pernah mencari rotan di hutan bagian hulu di Ulu Darat. Dinyatakan tempat itu hutan lebat dan curam, serta sulit membawa hasil hutan dari lokasi dimaksud serta tidak ada terdapat penebangan kayu.

“Sesuai informasi yang kami terima dari masyarakat, sebelum kejadian banjir bandang, hujan lebat turun di awali dengan bongkahan bongkahan es. Dugaan kemungkinan kubah di bagian hulu tidak mampu lagi menahan air dan meluap, lalu mengakibatkan banjir bandang ke aliran curaman menuju Desa Buntu Mauli,” jelas Benhard.

Sementara Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan-Barumun, Dustirawan menjelaskan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya bencana alam banjir di Desa Buntu Mauli.

Pertama, curah hujan sedang ± 50 mm/hr di bagian hulu menyebabkan luapan Sungai Rasang Bosi menjadi penyebab utama terjadinya bencana banjir bandang.

“Daerah tangkapan air Sungai Ransan Bosi seluas 313 hektar, kondisi topografinya berbukit hingga bergunung dengan kemiringan yang curam dan sangat curam. Kondisi ini mempercepat aliran air permukaan mengalir deras ke sungai, sehingga menyebabkan debit aliran menjadi tinggi,” paparnya.

Dustirawan menambahkan, kondisi tutupan lahan di DTA lokasi banjir yang terbuka sehingga daya dukung lahan sebagai fungsi hidro orologis DAS tidak dapat berfungsi secara baik untuk menahan, menghambat dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, air hujan yang jatuh ke tanah menjadi aliran air permukaan atau run off dan langsung mengalir ke sungai.

“Daerah sempadan sungai yang seharusnya menjadi kawasan fungsi lindung tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Kita menghimbau untuk daerah lainnya agar tidak mendirikan rumah tinggal atau bangunan lainnya di sempadan sungai, karena dapat membahayakan dari terjadinya banjir dan longsor,” paparnya.

Kejadian bencana serupa di tahun 2010, BPDAS Asahan-Barumun telah melakukan beberapa upaya dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung DAS Asahan Toba. Bahkan telah menyusun rencana pengelola DAS terpadu yang menjadi acuan penanganan lahan bagi pemangku, dinas maupun instansi yang terkait di wilayahnya.

Selain itu BPDAS Asahan-Barumun berkomitmen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk terus berupaya menyelenggarakan program rehabilitasi hutan dan lahan. Ini melalui kegiatan reboisasi di dalam kawasan hutan maupun penghijauan di luar kawasan hutan. (rel)