Ini Disampaikan Ketua DPRD Toba saat Aliansi SP/SB Dukung PT TPL Tetap Beroperasi

Ketua DPRD Toba, Efendi Napitupulu didampingi anggota dewan, Fauzi Sirait dan Sabaruddin Tambunan saat menerima aspirasi dari Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Toba, Lintangnews.com | Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Kabupaten Toba sambangi kantor DPRD Toba, guna menyampaikan aspirasi mereka terkait adanya isu pada segelintir orang yang menyatakan tutup PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), Kamis (24/6/2021).

Ketua DPRD Toba, Efendi Napitupulu didampingi anggota dewan, Fauzi Swira Sirait dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Sabaruddin Tambunan dari Fraksi PKB menerima kedatangan perwakilan Aliansi SP/SB di ruang rapat mini gedung kantor DPRD.

Hadirnya Aliansi SP/SB itu dengan Ketua Serikat Buruh Independent, Berlin Marpaung dengan Sekretaris Periana Hutagaol (Ketua SBSI 92 Kabupaten Toba) sebagai perwakilan buruh untuk menyampikan aspirasinya.

Perwakilan Aliansi SP/SB Toba, Pangeran Marpaung menyampaikan, maraknya isu tutup PT TPL saat ini membuat resah ribuan karyawan dan buruh yang bekerja di perusahaan itu, dengan isu-isu yang mulai marak saat ini. Hal itu membuat aktifitas kerja mereka (buruh) di perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang (UU) menjadi terganggu.

“Kami berharap pada DPRD dan Pemkab Toba khususnya para Aparat Penegak Hukum (APH), kiranya bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas terjadinya peristiwa bentrokan di Desa Natumingka beberapa waktu lalu. Silahkan di hukum yang salah sesuai kesalahannya apakah itu dari pihak perusahaan atau masyarakat dan bukan menebar isu ‘tutup PT TPL’, selesaikan persoalan yang terjadi sesuai aturan hukum demi keadilan dan kebenaran,” sebut Pangeran.

Lanjutnya, terkait permasalahan di masyarakat Natumingka dengan lahan konsesi PT TPL yang mereka klaim itu tanah adat mereka, agar diselesaikan permasalahan konsesinya dan bukan menebar isu.

Sekretaris PK SBSI 92 PT TPL, Marcopolo Manik menyampaikan, mereka menolak segala upaya dilakukan sekelompok orang yang menginginkan penutupan industri tanpa didasari adanya pembuktian pelanggaran hukum.

Pihaknya juga menolak tuduhan PT TPL, pekerja dan buruh melakukan penganiayaan terhadap masyarakat Natumingka, serta menolak segala upaya yang memprovokasi dan menginginkan adanya kisruh di Kawasan Danau Toba (KDT).

“Kami meminta DPRD Toba turut serta memperjuangkan kepastian perlindungan hukum bagi kami yang bekerja di PT TPL,” tegasnya.

Sementara Efendi Napitupulu menyampaikan, DPRD Toba sebagai wakil rakyat siap menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Ini termasuk akan melakukan pembahasannya dengan Pemkab Toba bersama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kiranya dengan penyampaian pendapat atau aspirasi yang muncul saat ini dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai media sosial (medsos) hendaknya jangan menjadi pemicu perpecahan atau menjadi pemicu bentrokan, sehingga berakibat fatal. Ini akhirnya menyalahi dan melanggar hukum dan Undang-Undang (UU) yang berlaku,” kata Efendi. (Aldy)