Ini Isi Surat Menteri LHK Terkait Masalah Penyelesaian PT TPL  

Surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Toba, Lintangnews.com | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan langkah-langkah penyelesaian hutan adat dan pencemaran limbah industri di kawasan Danau Toba pada tanggal 21 Juni 2021.

Ada pun langkah-langkah itu sebagai berikut :

Kesatu

Penangangan permasalahan hutan dan hutan adat serta dugaan dan Pencemaran dan perusakan lingkungan di kegiatan PT Toba Plup Lestari Tbk (TPL) di lingkungan Danau Toba dilakukan secara komprehensif berdasarkan prinsip prinsip penataan pemamfaatan hutan, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta penataan hutan adat yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kedua

Penangan permasalahan kawasan hutan dan hutan adat serta dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan dari kegiatan PT TPL di lingkungan Danau Toba difokuskan pada persoalan :

a.Penyelesaian permasalahan dan penataan hutan adat di lingkungan Danau Toba sebagaimana aspirasi masyarakat yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun dan kabupaten Samosir.

b.Penyelesaian dan permasalahan dugaan dan pencemaran dan perusakan lingkungan dan kegiatan PT TPL berdasarkan hasil pengawasan serta pengaduan masyarakat .

Ketiga

Penangan Permasalahan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua dilakukan melalui:

a.Penyusunan langkah langkah kerja dengan memperhatikan aspek perlindungan ekosistem Danau Toba, penataan kawasan hutan, pengelolaan hutan area konsesi secara lestari, kondisi masyarakat hukum adat, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan industri PT TPL ketaatan terhadap perizinan sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

b.Pelaksanaan kerja lapangan  dalam bentuk observasi dan diskusi serta pengembangan solusi dari real kondisi lapangan dengan didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

c.Analisa dan pengembangan pemecahan masalah serta rekomendasi penyelesaian masalah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat

Dalam penyelesaian hutan, peruntukan dan pengunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, wilayah hutan adat konflik dan pengunaan kawasan konsesi perizinan/persetujuan bidang kehutanan dan pengaduan masyarakat tentang wilayah adat dll perlu di ambil langkah langkah sebagai berikut:

a.Identifikasi dan analisis kawasan hutan status dan kondisi ril yang terjadi di lapangan dalam hal peruntukannya seperti untuk pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan infrastruktur lainnya.

b.Identifikasi dan pendataan lengkap wilayah hutan adat yang menjadi aspirasi masyarakat adat.sebagai mana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

c.Identifikasi dan analisis masyarakat hukum adat,serta penyelesaian areal wilayah hutan adat Pandumaan sipitu Huta,dari pelepasan konsesi PT TPL

d.analisis kerja pemegang izin konsesi kawasan hutan serta ketaatan terhadap perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

e.Tindak lanjut hasil analisis dan penyelesaian masalah dengan penyelesaian konsesi perizinan (addendum) serta penataan dan kawasan hutan dan hutan adat untuk di tetapkan menjadi kebijakan dan pengambilan oleh keputusan menteri.

Kelima

Dalam penyelesaian permasalahan dugan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat perusahaan PT TPL di Danau Toba perlu diambil langkah langkah sebagai berikut:

a.Pendataan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan sekitar Danau Toba.

b.Identifikasi dan pengumpulan data dilapangan secara langsung maupun tidak langsung terhadap:

1.Permasalah di kawasan hutan dan dugaan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT TPL.

2.Potensi dan resiko kegiatan PT TPL terhadap lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat.

c.Melakukan pendalaman sebagaimana dimaksud pada huruf :

d.Melakukan penataan pengawasan terhadap perizinan dan ketentuan perundang-undangan dari kegiatan PT TPL.

e.Menindak lanjuti hasil pelaksanaan pendalaman dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c yang meliputi:

1.Evaluasi perizinan dan ketaatan terhadap pelaksanaan perizinan PT TPL serta perturan dan perundang-undangan;

2.Penerapan sanksi administrasi;

3.Rekomendasi  Preliminary audit/pengawasan kepatuhan;dan

4.Penerapan langkah langkah hukum lainnya.

Keenam

Penyusunan rencana dan operasional kerja dalam melaksanakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam amar ketiga dilakukan tim kerja yang terdiri atas:

a.Unsur eselon I Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan dan

b.Pakar/praktisi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tercantum lampiran ke II keputusan menteri ini.

Ketujuh

Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam amar keenam melaksanakan tugas tugas sebagai berikut:

1.Pengumpulan data lapangan dan analisis kondisi faktual lapangan .

2.Evaluasi hasil Pengumpulan data di lapangan dan evaluasi terkait pengaduan masyarakat dan ketaatan terhadap perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Penyusunan rekomendasi hasil evaluasi berkaitan dengan penataan kawasan hutan; penetapan dengan wilayah hutan adat, penataan konsesi perizinan usaha dan instrumen hukum sanksi administrasif serta pengawasan dan kepatuhan kepada pemegang izin konsesi perizinan usaha.

4.Penyelesaian lainnya yang menjadi aspirasi masyarakat dan perhatian publik luas.

5.Kordinasi dengan berbagai pihak menurut kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan.

6.Menghimpun pandangan ilmiah yang relevan dalam permasalahan dan

7.Pelaporan pelaksanaan langkah langkah kerja.

Kedelapan

Dalam rangka pelaksanaan kerja penanganan Danau Toba,tim kerja sebagaimana dimaksud dalam amar keenam bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kesembilan

Masa kerja tim dimaksud  Amar Keenam ditetapkan selam enam bulan dan dapat di perpanjang berdasarkan evaluasi atas laporan kerja tim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kesepuluh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (Frengki)