Ini Penjelasan Indra Simaremare Terkait Penanganan Covid-19 Terkini di Taput

Juru Bicara GTPP Covid-19 Pemkab Taput, Indra Simaremare.

Taput, Lintangnews.com | Indra Simaremare selaku Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menampaikan informasi terkini terkait penanganan Virus Corona di daerah itu, Minggu (18/10/2020).

Hal ini menyikapi bertambahnya 9 orang warga Taput yang terkonfirmasi positif Covid-19, berdasarkan hasil swab test yang diterima pihaknya, Sabtu (17/10/2020).

Indra menyampaikan, berdasarkan pedoman Covid-19 yang terbaru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk pasien suspect wajib dilakukan pemeriksaan sample swab sebanyak 2 kali dalam waktu 1 x 24 jam setelah swab PCR pertama.

“Apabila hasil pertama negatif, dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR kedua. Tujuannya menyingkirkan kesalahan pra analitik pada pemeriksaan pertama,” papar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Taput ini.

Lanjutnya, hal ini pasti disampaikan dokter penanggung jawab Laboratorium yang dihunjuk pemerintah, agar dilakukan pemeriksaan swab PCR kedua, setelah 24 jam sejak pengambilan sample swab pertama bagi yang melakukan test.

“Hasil pemeriksaan swab yang dikeluarkan Laboratorium RSUD Tarutung dapat kami pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini dapat dikonfirmasikan ke Laboratorium RSUD Tarutung, bukan menyebarkan di media sosial (medsos),” tukas Indra.

Terkait kekosongon cartridge di RSUD Tarutung, Indra membenarnya. Menurutnya, cartridge yang digunakan merupakan Buffer Stock untuk kasus-kasus emergency atau darurat di RSUD Tarutung.

Dia juga menyinggung, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 93 menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.

Sementara sesuai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dalam pasal 14 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU itu, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

“Perlu kami tegaskan, keinginan bersama adalah masyarakat Taput sehat dan virus ini tidak menyebar. Diharapkan kerja sama dan kesadaran seluruh masyarakat, demi keselamatan kita bersama,” papar Indra.

Pihaknya juga tetap menganjurkan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak perlu panik, serta menjaga imunitas tubuh. (Pembela)