Ini Penyebab DPRD Siantar Tolak Tanda Tangan Hefriansyah di Nota Jawaban Wali Kota

280
Suasana rapat paripurna DPRD Siantar saat diskors.

Siantar, Lintangnews.com | Lembaran tanda tangan Wali Kota Siantar, Hefriansyah di nota jawaban Wali Kota diganti.

Hampir seluruh anggota DPRD Kota Siantar menolak tanda tangan tersebut, karena Hefriansyah berhalangan hadir saat penyampaian nota jawaban.

Sebelum paripurna berlangsung, rapat paripurna agenda nota jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2020, diskors hampir 1 jam, Rabu (13/11/2019) sore.

Anggota DPRD Siantar bersepakat menolak tanda tangan Hefriansyah dalam nota jawaban. Mereka meminta tanda tangan Wali Kota digantikan oleh Wakil Wali Kota Togar Sitorus yang datang menggantikan Hefriansyah.

Pimpinan rapat yang dipimpin Ketua DPRD Timbul Lingga didampingi Wakil Ketua, Mangatas Silalahi dan Ronal Tampubolon pun menyetujui usulan anggota dewan. Copyan nota jawaban yang dibagikan ke anggota DPRD itu, satu per satu disobek pada lembaran terakhir tanda tangan Wali Kota.

Permintaan untuk mengganti nota jawaban itu pun diterima oleh Togar Sitorus. Saat membacakan nota jawaban, dia mengaku, sudah berkomunikasi dengan Hefriansyah.

“Nota jawaban atas pandangan fraksi-fraksi yang ditandatangani Wali Kota, bapak-ibu anggota dewan yang terhormat, saya Wakil Wali Kota yang menandatangani,” sebutnya.

“Dan kami sudah berkoordinasi dengan Wali Kota, beliau setuju. Untuk itu, saya akan bacakan nota jawaban Wali Kota,” kata Togar Sitorus kemudian membacakan nota jawaban tersebut.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ferry SP Sinamo menjelaskan, secara de facto dan de jure, yang hadir dalam paripurna itu adalah Wakil Wali Kota. Karena itu, yang menandatangani nota jawaban tersebut adalah Wakil Wali Kota, bukan Wali Kota Hefriansyah.

“Dalam nota jawaban ter tanggal 13 November 2019, Wali Kota Hefriansyah menantanda tangani, berarti kan beliau, disini. Padahal setau kita beliau kan di Jakarta, ada tugas resmi beliau. Maka kalau begitu jangan ada pembohongan, makanya diganti, kan. Secara de facto dan de jure siapa yang hadir, kan wakil. Iya dia lah yang meneken,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Hefriansyah sebelumnya sudah menyampaikan ketidak hadirannya dalam paripurna karena menghadiri pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se Indonesia di Jakarta.

“Justru kita tau dan paham dia (Wali Kota) di Jakarta. Makanya dia tidak menandatangani karena dibuat di Siantar. Sementara di nota jawaban dibuat di Siantar, Wali Kota Hefriansyah ditandatangani dan distempel. Berarti seharusnya dia disini kan, padahal beliau gak disini nya,” ujarnya.

Menurut Ferry hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dianggap sepele. “Dalam mengemban tugas, harus dilakukan secara sungguh-sungguh,” tandasnya. (Elisbet)