Ini Sejumlah Kejanggalan Pemeriksaan Wali Kota Siantar Terhadap Budi Utari Siregar

347
Budi Utari Siregar.

Siantar, Lintangnews.com | Budi Utari Siregar selaku Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif sementara mengaku kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan Wali Kota Siantar, Hefriansyah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, Jumat (8/11/2019).

“Saya datang sekira pukul 15.00 WIB kurang 5 menit, lebih dahulu hadir dari Wali Kota. Di dalam ruangan kerja Wali Kota, ada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat, Eka Hendra, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zainal Siahaan dan Farhan salah seorang pegawai di BKD,” sebut Budi Utari saat menggelar konferensi pers di salah satu warung kopi, di Jalan Sipirok, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Jumat (8/11/2019).

Hanya saja, Budi Utari menuturkan, begitu tiba di ruangan, handphone (HP) dipegang oleh ajudan Wali Kota.

“Katanya nggak boleh pegang HP, lalu saya serahkan. Kalau HP mereka nggak tau dikumpul atau tidak,” ungkapnya.

Dijelaskannya, di dalam ruang itu, diawali dengan pertanyaan pembuka, misalnya menanyakan kesehatan dan lainnya, lalu masuk ke dalam materi.

“Hanya saja begitu masuk ke materi, saya bertanya kepada Wali Kota untuk mengoreksi pemanggilan ini. Yang saya tau, di dalam pemanggilan itu harus detail. Apa pelanggaran yang disangkakan pada saya, jadi bukan hanya bicara pasal. Yang saya tau dalam pemanggilan itu wajib,” ucap pria berkemeja putih ini.

Kepada Wali Kota, dia sampaikan bentuk pemanggilan yang diberikan padanya sudah salah, karena tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN).

“Sehingga saya mohon, dalam surat pemanggilan ini dicantumkan dugaan kesalahan saya dan materi kesalahannya apa. Saya juga berikan contoh pemanggilan oleh Instansi lain,” ucap Budi Utari.

Dalam pemeriksaan itu, sambungnya, dirinya sempat menunjukkan Perka BKN tersebut, hanya saja Hefriansyah enggan menoleh.

“Setelah itu, ketika saya ditanya apakah tau tujuan pemeriksaan ini, saya jawab belum. Ketika kembali masuk ke materi, saya minta lagi surat tersebut diperbaiki. Saya mohon dicantumkan dugaan-dugaan apa yang menjadi kesalahan saya,” tuturnya menirukan pemeriksaan yang dilakukan Wali Kota.

Lanjutnya, walaupun mendengar penjelasan dirinya, Hefriansyah terkesan tak menghiraukan dan membacakan materi.

“Di tengah pembacaan materi, saya sempat menyela. Saya bilang bapak jangan membacakan materi, seakan-akan saya tidak mau diperiksa. Saya siap diperiksa, tetapi surat yang diberikan pada saya sudah salah. Apa gunanya surat pemanggilan sudah salah, hasil pemeriksaan ini tidak berlaku,” ucapnya.

Menyinggung soal materi, Budi Utari ungkapkan sebagian besar materi persis seperti pada waktu pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan ditambah hal yang baru.

“Jadi berkali-kali saya minta agar surat panggilnya tolong diubah, dengan dicantumkan dugaan pelanggarannya,” kata Budi Utari.

Ia menilai pemeriksaan yang dilakukan Wali Kota terkesan buru-buru dan janggal. “Kenapa terkesan buru-buru, Wali Kota tetap membacakan materi. Dan di poin terakhir, beliau sempat mengatakan saya untuk melakukan pembelaan. Lalu saya bilang, apa yang saya bela pak, karena kita belum masuk ke materi. Saya masih mempersoalkan surat pemanggilan ini, yang saya nilai salah. Itu dulu yang kita bahas. Hanya saja Wali Kota tetap tak menghiraukan,” terangnya.

Usai keluar dari ruangan, kepada Plt Kepala Inspektorat, Budi Utari mengatakan, bahwa pemeriksaan sewajarnya belum terjadi, karena dirinya mempertanyakan surat pemanggilan yang salah

“Wali Kota juga lupa menandatangani berita acara, untung Farhan (pegawai BKD) menyampaikan kepada beliau. Beliau kembali lagi, setelah itu ditandatangani lalu keluar, diikuti Farhan, Plt Kepala BKD, Zainal Siahaan dan Plt Kepala Inspektorat, Eka Hendra. Dalam pemeriksaan ini, saya tidak ada disodorkan menandatangani berita acara. Saya minta absen saja pun tadi nggak dikasih,” ujarnya.

Dalam hal ini, Budi Utari mengaku, bersedia diperiksa kembali asalkan dalam surat pemanggilan nantinya dicantumkan apa-apa dugaan pelanggaran yang diperbuat.

“Perlu saya sampaikan, tindakan ini bukan untuk mempertahankan jabatan. Ada aturan-aturan yang harus kita jaga, ini bukan karena saya diganti Sekda. Namun karena ada aturan yang mengatur. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lain juga biar tau bahwa mereka dilindungi oleh aturan-aturan,” tutupnya sembari menyampaikan tanpa menandatangani berita acara pemeriksaan. (Elisbet)