Ini Syarat Menjadi DPTb dan DPK Pemilu 2019

Rapat koordinasi penyusunan DPTb dan DPK.

Siantar, Lintangnews.com | KPUD Siantar tampaknya terus bekerja dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kota Siantar untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Ada yang berbeda di Pemilu 2019 dengan regulasi sebelumnya. Di Pemilu sebelumnya kita tidak menghimpun DPTb, namun 2019 ini dihimpun karena tak terlepas dari penghitungan logistik surat suara yang akan digunakan,” sebut Jaffar Sidik Saragih selaku Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPUD Siantar.

Ini disampaikan Jafar saat memberikan pemaparan kepada sejumlah partai politik (parpol) dalam rapat koordinasi (rakor) KPUD bersama parpol, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam penyusunan DPTb dan DPK Siantar, Rabu (13/2/2019).

Menurut Jaffar, ada perbedaan dengan pemilu sebelumnya. Untuk Pemilu 2019, DPTb adalah pemilih pindah yang dulunya DPPh (Daftar Pemilih Pindahan).

Sambungnya, DPK juga sudah mulai dihimpun sejak awal, karena dikhawatirkan ketika DPK terlalu signifikan.

“Padahal surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengacu pada DPT ditambah DPTb ditambah 2 persen. Sehingga muncul ada tanggapan partisipasinya tidak ditanggapi, mengantisipasi hal ini KPU Ri mengeluarkan kebijakan,” papar Jaffar yang didampingi Daniel Dolok Sibarani selaku Ketua KPUD Siantar bersama sejumlah komisioner lainnya.

Ditambahkannya, KPUD Siantar juga selalu menyerukan kepada Partai Politik peserta pemilu dan masyarakat agar berperan aktif untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih.

“Syarat untuk menjadi DPK itu adalah orang yang memang telah tapi memang tidak terdaftar dimana pun. Jadi nanti jangan ada yang pindah memilih hanya karena ada keluarga yang mencalonkan, itu tak akan bisa,” tandasnya.

Hadir dalam rakor itu, Sepriandison Saragih selaku Ketua Bawaslu Siantar bersama Komisioner lainnya beserta sejumlah pengurus parpol. (elisbet)