Simalungun, Lintangnews.com | Pengamat Kebijakan Publik, Rikanson Jutamardi Purba mengatakan, dari sisi keuangan Pemkab Simalungun dengan Bupati yang baru terpilih di tahun anggaran 2021 memang sangat sulit, akibat warisan keuangan yang ‘berdarah-darah’.
“Tahun pertama pemerintahannya, Bupati terpilih atau yang baru tak bisa kita tuntut banyak-banyak. Ini karena Bupati baru masih perlu dan fokus pada konsolidasi pemerintahan dan keuangan dulu. Perbaikan baru dapat diharapkan masyarakat di tahun anggaran 2022,” kata Jutamardi, Selasa (15/12/2020).
Ini disampaikan pendiri Koalisi Rakyat untuk Siantar-Simalungun Sejahtera (KoRaSSS) saat diminta pendapatnya terkait kondisi keuangan Pemkab Simalungun saat ini, sebelum diserahterimakan kepada pemerintahan baru.
Menurut Jutamardi, Bupati Simalungun yang baru dapat disebutkan bukan sekadar ‘mencuci piring’ lagi, melainkan ‘mencuci kuali’ yang notabene sudah hitam berkerak.
Bagaimana tidak, hutang infrastruktur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu harus dilunasi Bupati Simalungun, JR Saragih sebelum masa jabatannya berakhir pada bulan April 2021.
Masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan Pemkab Simalungun, menurut Jutamardi, bisa saja telah direalokasi atau direfocusing ke dana Covid-19, sehingga hal dimaksud mungkin tidak bisa atau tak akan dibayarkan lagi oleh Pemkab Simalungun.
“Karena Covid-19 terjadinya bulan Maret 2020, paling tidak pembayaran triwulan pertama 2020 harusnya sudah dibayarkan Pemkab Simalungun sebagaimana mestinya,” kata Jutamardi.
Ini belum lagi masalah kewajiban Pemkab Simalungun yang diharuskan membayar pekerjaan para rekanan atau kontraktor yang sudah menyelesaikan pelaksanaan proyek-proyek di Simalungun, dimana nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Apa boleh buat, kas Pemkab Simalungun di tahun anggaran 2021 akan banyak tergerus. Bupati baru tentunya menerima kondisi keuangan yang sudah parah. Artinya, di tahun anggaran itu, Bupati baru dituntut bekerja ekstra keras,” kata Jutamardi mengakhiri. (Rel/Zai)
