Kadis PMD-PPA Tobasa Sebut Harus ada Perbaikan Kinerja di Desa dan Kecamatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Henry Silalahi saat memberi pemaparannya.

Tobasa, Lintangnews.com | Agenda rutin, Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dilaksanakan melalui pembiayaan dari APBD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) di Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Kecamatan Porsea, Kamis (7/11/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-PPA) Pemkab Tobasa, Henry Silalahi mengatakan, kegiatan ini untuk menganalisa dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

“Mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan merumuskan langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan. Pengendalian dan konsolidasi rencana kerja tindak lanjut, serta penyampaian informasi terkini pendampingan dan pembangunan desa,” kata Henry.

Ditekankan Henry, hal yang perlu disikapi dan yang diperbaiki untuk memaksimalkan progresnya masing-masing Desa dan Kecamatan agar lebih baik kedepannya, terutama di tahun 2020 mendatang.

“Harapannya melalui rakor ini, kita bisa mengedentifikasi, mengevaluasi dan melakukan langkah nyata. Juga secara bersama untuk bisa mendorong meningkatkan progres di wilayah Kecamatan maupun Desa yang masih tertinggal,” paparnya.

Dia mengatakan, perlunya sinergitas dalam pelaksanaan dan pelaporan desa, serta hubungan kerja pendamping desa dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan. Juga keikutsertaan dan partisipasi aparatur desa dan pendamping desa dalam program BPJS.

“Selanjutnya, realisasi penyusunan RKPDesa tahun anggaran 2020, strategi pengembangan Bumdes, tindak lanjut kegiatan Program Inovasi Desa (PID), tahapan pelaksanaan Pilkades serentak serta informasi lainnya,” tandas Henry.

Lanjutnya, untuk kinerja di tahun 2020 jangan lagi seperti 2019 ini. Menurutnya, kekurangan uang ada harus segera dibenahi dengan menekan seminimnya kesalahan yang terjadi. Sebab sudah ada guru dari kesalahan yang terjadi, khususnya terkait dana desa.

“Di tahun 2020 nanti pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan semakin diperketat pengawasannya. Jangan pernah bermain dengan penggunaaan dana desa. Selalu lah transparan dalam penggunaan anggaran, agar tidak terjerat dengan hukum,” tegas Henry mengakhiri. (asri)