Kangkangi Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019, Pokja Proyek Dinas PUPR Siantar Diduga KKN

Daftar verifikasi pembuktian kualifikasi.

Siantar, Lintangnews.com | Kelompok Kerja (Pokja) peningkatan Jalan Sumber Jaya (Blok Gadung), proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemko Siantar dengan pagu sebesarbRp 2,6 milliar diduga sarat akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya, aksi Pokja itu terindikasi mengkangkangi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia jasa.

Ini termaktub pada pasal 59 ayat 5 berbunyi ‘pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang’.

Namun faktanya, Pokja pemilihan penyedia jasa atas proyek peningkatan Jalan Sumber Jaya di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba itu justru mengalahkan CV Saridho pratama. Meskipun diundang mengikuti pembuktian kualifikasi.

Terkait adanya yang dinilai janggal mengingat ketika penyedia jasa diundang untuk pembuktian kualifikasi karena sudah lolos dari tahapan evaluasi administrasi, harga dan teknis itu dibeberkan oleh Direktur CV Saridho Pratama, Enriko Girsang, Selasa (26/11/2019).

“Mereka salah. Menurut mereka proses tender pakai aplikasi Lembaga Pengadaaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga semua proses pelelangan menggunakan sistem yang sudah diatur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui sistem proses pengadaan barang dan jasa di LPSE,” tuding Enriko.

Sehingga tata cara proses pelelangan itu, Pokja atau panitia dalam melakukan proses pelelangan barang dan jasa harus sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dengan sistem aplikasi LPSE.

Ternyata Pokja atau panitia melakukan proses pelelangan terhadap paket peningkatan Jalan Sumber Jaya (Blok Gadung) di Kecamatan Siantar Martoba dengan pagu Rp 2,6 miliar dari APBD Kota Siantar tidak sesuai dengan aturan tersebut.

“Perusahaan kami CV Saridho Pratama diundang melalui aplikasi LPSE untuk melakukan pembuktian kualifikasi. Pembuktian sudah dilakukan dan dinyatakan lengkap. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah Pokja melakukan tahapan evaluasi teknis,” papar Enriko.

Mirisnya Pokja mengalahkan CV Saridho Pratama karena evaluasi teknis. Dan melakukan ralat undangan pembuktian kualifikasi melalui email perusahaan. Bukan melalui sistim aplikasi LPSE.

“Ketika undangan kualifikasi diterima tidak ada lagi bicara masalah teknis. Besar dugaan kami Pokja melakukan KKN dengan perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang,” bebernya.

Pasalnya, perusahaan yang dinyatakan pemenang proyek itu penawarannya mendekati pagu yang jelas tidak terjadi persaingan sehat.

“Kami akan membawa persoalan proses ini ke Kepolisiani Daerah Sumatera Utara (Poldasu),” tukas Enriko.

Sementara, Ketua Pokja pemilihan penyedia jasa proyek dimaksud, Adres Tarigan saat dikonfirmasi via sambungan seluler, Selasa (26/11/2019) sekira pukul 17.15 WIB mengaku tidak hafal semua. “Oh. Gak hafal kali saya semua. Lagi di luar kota ini,” ucapnya. (Zai)