Karena Terdesak, Kadis Perkim Humbahas Serahkan 33 Kontrak Kegiatan pada DPRD

Kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Humbahas, Lintangnews.com | Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas), Anggiat Manullang menjelaskan, terpaksa menyerahkan sebanyak 33 bundel kontrak kegiatan kepada Komisi B DPRD setempat bersumber dari APBD tahun anggaran (TA) 2021 yang ditangani di dinas itu.

Hal itu dilakukan, lantaran Anggiat terus didesak Ketua Komisi B, Marsono Simamora bersama keempat anggota dewan lainnya.

“Sebenarnya saya tidak respon, karena kegiatan ini masih jalan dan sudah disampaikan pada 29 September sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP). Hanya karena dikejar-kejar terus, 4 Oktober 2021 waktu itu, saya kasih. Namun sebelumnya, saya minta dulu surat tugas mereka,” ujar Anggiat kepada sejumlah wartawan, Rabu (6/10/20210) di ruang kerjanya.

Anggiat menjelaskan, Komisi B DPRD mendatangi kantor Dinas Perkim di komplek Tano Tubu Dolok Sanggul, Senin (4/10/2021) lalu.

Hadir pada saat itu Ketua Komisi B, Marsono Simamora , Sekretaris, Charles Purba , serta anggota Jimmy Togu Purba, Bantu Tambunan dan Muslim Simamora.

Kedatangan mereka untuk meminta dokumen kontrak proyek yang bersumber dari APBD Humbahas tahun 2021 yang ditangani Dinas Perkim.

Anggiat menyebutkan, mereka terus mendesak untuk meminta dokumen kontrak proyek sebagai tugas dewan untuk mengawasi jalannya pembangunan d idaerah itu. “Karena melihat situasi itu, maka saya berikan,” paparnya.

Anggiat menambahkan, dalam pertemuan itu mendukung jika memang sudah sesuai tugas dan fungsi anggota dewan. “Kita dukung kalau sesuai tugas dan fungsinya meminta data-data itu,” katanya.

Pengamat Sesalkan Sikap Anggota DPRD Humbahas

Pengamat politik, M Roy Debataraja menilai cara Komisi B meminta data dan dokumen kontrak kegiatan dari Dinas Perkim pertanda ketidakkepahaman tugas maupun fungsi mereka.

Menurut Roy, karena sebelum kontrak itu berjalan DPRD sudah membahas duluan bersama pemerintah, apa-apa saja program pembangunan dijalankan.

“Saya gak mengerti kenapa harus meminta dokumen kontrak? Kan sudah disahkan mereka APBD sebelumnya. Disitu kan pasti sudah tercantum mana-mana saja kegiatan,” kata Roy saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurutnya, sebagai anggota dewan agar memahami aturan apa tugas dan fungsinya. “Kalau dalam pengawasan kan sudah Inspektorat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pers. Jadi, tugas dan fungsinya lah dijalankan,” tukasnya.

Dia mengatakan, anggota DPRD seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya. Bukan malah melakukan pengawasan pekerjaan proyek dengan terjun kelapangan membawa bundel-bundel dokumen. “Kalau pun dibilang fungsi pengawasan, bukan mengawasi pekerjaan,” jelasnya.

Roy menyebutkan, fungsi pengawasan DPRD adalah politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah.

“Itu lah fungsi anggota DPRD sebenarnya. Tujuan utamanya, memelihara akuntabilitas publik,” tegasnya.

Roy menyayangkan sikap anggota DPRD, karena fungsi dan tugasnya tidak dijalankan. Karena, fungsi DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tercantum berdasarkan pasal 94 dan pasal 149 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Selain pengawasan politik, dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, Roy juga menambahkan, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan, tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 101 dan pasal 154 meliputi membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kemudian, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian (untuk DPRD Provinsi).

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (untuk DPRD Kabupaten/Kota), memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

“Dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu fungsi, dan tugasnya,” ujar Roy. (DS)