Karena Wabup Ikuti Acara Adat, Rapat Paripurna DPRD Humbahas Diskors

Suasana rapat paripurna DPRD Humbahas, usai rapat diskors karena Wakil Bupati tidak dapat hadir dikarenakan mengikuti acara adat.

Humbahas, Lintangnews.com | Rapat paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dengan agenda pengambilan keputusan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sedianya dilakukan Senin (1/11/2021) sekira pukul 10.00 WIB diskors.

Itu dikarenakan setelah menerima telepon dari Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan lagi mengikuti acara adat. “Sembari menunggu Wakil Bupati, rapat diskors,” ujar Ketua DPRD, Ramses Lumbangaol.

Rapat dipimpin Ketua DPRD, didampingi Wakil Ketua, Marolop Manik dan Labuan Sihombing. Dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Tonny Sihombing, mewakili Kajari, mewakili Kapolres dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelum rapat diskors, Ramses meminta pendapat dari para anggota dewan yang hadir, karena Bupati tidak dapat hadir dengan diwakili oleh Wakil Bupati. Menurutnya, sementara Wakil Bupati lagi mengikuti acara adat, sehingga apakah Sekda bisa menggantikan, sembari para fraksi menyampaikan pendapat akhirnya.

Sementara anggota dewan, Jimmy Togu Purba menyampaikan, Sekda tugasnya sebagai protokoler. “Kesepakatan itu tidak dibuat di protokoler,” kata Togu.

Anggota DPRD lainnya, Bresman Sianturi menyampaikan agar rapat diskors saja. Sebab dalam rapat itu harus dihadiri kepala daerah karena ini pengambilan keputusan.

“Menurut kami, yang seyogianya harus Bupati harus disitu, tetapi diwakili oleh Wakil Bupati. Biar saja diskors dulu sampai dengan pukul 11.00 WIB. Karena Ketua bilang pukul 11.00 WIB datang Wakil Bupati, kita tunggu saja,” kata Bresman.

Lalu Manaek Hutasoit menyampaikan agar dapat dikomunikasi lebih lanjut lagi jam berapa Wakil Bupati bisa hadir di rapat ini. “Meminta agar dibuat kepastian,” pinta Manaek.

Sementara, Guntur Simamora dari Fraksi Persatuan Solidaritas mengamini agar rapat diskors.

“Menurut pemahaman saya, hari ini pengambilan keputusan bersama, tentu benar apa adanya seyogianya kepala daerah harus hadir, tetapi karena ada acara Wakil Bupati kita skors, menunggu,” ucap Guntur.

Sebelum rapat diskors, Ramses melanjutkan dengan menyampaikan, rapat telah memenuhi qourum dengan kehadiran anggota dewan sebanyak 18 orang, tanpa keterangan 5 orang dan ijin 2 orang.

“Untuk itu, berdasarkan sebanyak 18 orang anggota dewan yang hadir. Maka rapat paripurna telah memenuhi qourum dan skors dicabut. Jadi sembari menunggu, rapat diskors sampai kehadiran Wakil Bupati di tempat kita,” tambah Ramses sembari mengetuk palu.

Rapat paripurna yang dilakukan dengan agenda pengambilan keputusan 4 Ranperda untuk disahkan. Antara lain, Ranperda tentang Perubahaan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Ranperda tentang Retribusi Daerah. Kemudian, Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Namun, sebelum diambil keputusan sebanyak 6 Fraksi membacakan pendapat akhirnya. Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra Demokrat dan Fraksi Persatuan Solidaritas. (DS)