KASN: Jika Tak Sesuai Prosedur, Wali Kota Siantar harus Batalkan Pergantian Sekda

Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN)  Bidang Monitoring dan Evaluasi, Sumardi.

Siantar, Lintangnews.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota dapat diganti jika sudah menjabat selama 5 tahun.

Semua ada prosedurnya, Sekda boleh diganti jika sudah 5 tahun dalam jabatan, kecuali melanggar aturan disiplin. Namun jika karena kinerja rendah, maka diberi waktu 6 bulan untuk melakukan perbaikan,” sebut Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  Bidang Monitoring dan Evaluasi Sumardi saat dikonfirmasi terkait pergantian Sekda oleh Wali Kota, Hefriansyah.

Dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp (WA), Rabu (25/9/2019), Sumardi menjelaskan, jika pun ada pelanggaran disipilin berat yang dilakukan Budi Utari Siregar selaku Sekda Siantar, harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu.

“Karena bagaimanapun Sekda merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tertinggi eselonnya di Siantar. Sehingga Wali Kota dapat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menugaskan tim yang terdiri dari beberapa Eselon II A untuk memeriksa Sekda,” terang Sumardi.

Dalam kesempatan itu, Sumardi bertanya kepada lintangnews.com, apakah Budi Utari mengundurkan diri atau tidak. “Silahkan tanya ke Sekda apakah dia mengundurkan diri dan sebagainya,” tutur Sumardi.

Saat dijawab, terkait hal ini telah dipertanyakan kepada Budi Utari dan bersangkutan mengaku sedang dinas luar, sehingga tidak mengetahuinya dan surat pemberhentian tak ada diterima. Mengetahui hal ini, Sumardi mengaku heran.

“Wow, Wali Kota Siantar memang mempunyai wewenang untuk memberhentikan Sekda. Tetapi harus ikuti prosedur atau aturannya. Jika tidak sesuai dengan prosedur ya bisa saja diminta untuk dibatalkan,” ungkapnya.

Tegasnya, jika tak sesuai prosedur, Wali Kota harus mengembalikan atau membatalkan pergantian jabatan Sekda. “Ya mengembalikan atau membatalkan jika tak sesuai prosedur,” tandasnya.

Disinggung soal potensi keputusan Wali Kota Siantar untuk digugat, Sumardi memperbolehkan Budi Utari untuk melakukan gugatan.  “Ya, bisa saja. Itu hak setiap warga negara,” tutupnya.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2003, di pasal 12 tentang pemberhentian bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, apabila mengundurkan diri dari jabatannya, mengajukan permohonan berhenti sebagal Pegawai Negeri Sipil, mencapai batas usia pensiun, tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter, adanya perampingan organisasi, cuti diluar tanggungan negara atau diangkat menjadi pejabat negara.

Sayangnya, sejauh ini dari poin tersebut tak ada satu pun yang dilakukan Sekda Budi Utari. (Elisbet)