Kasus Covid-19 Melonjak, Bupati dan Wabup Humbahas Beli Mobil Dinas Baru  

Ilustrasi mobil dinas.

Humbahas, Lintangnews.com | Di saat kasus Covid-19 melonjak tinggi, justru Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati, Oloan Paniaran Nababan menggenjot pembelian mobil dinas baru.

Tahun 2021 ini, Pemkab Humbahas mengeluarkan biaya senilai Rp 2,6 miliar yang diambil dari APBD untuk pembelian kendaraan tersebut.

Ini terdiri dari mobil dinas Bupati senilai Rp 1.925.000.000,00. Sedangkan Wakil Bupati senilai Rp 750.000.000,00. Sementara, realisasi pajak di daerah itu tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp 9.011.203.725,00.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Humbahas, Reinward Marpaung kepada wartawan membenarkan. “Ya di tahun ini ada pembelian mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati,” kata Reinward saat dihubungi, Senin (19/7/2021).

Namun, secara detail Reinward enggan menjelaskan tipe jenis mobil yang akan dibeli.

“Secara aturan, mobil jabatan kepala daerah maksimal 3.200 CC. Sementara yang ditenderkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Humbahas adalah 2.800 CC. Kemungkinan besar mobil itu Toyota Land Cruiser Prado. Tetapi yang mengetahui lebih jelasnya itu Kabag Umum sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Irma Ardianty Simanungkalit,” ujar Reinward.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkab Humbahas, Hotman Hutasoit ketika dikonfirmasi terkait itu justru memilih bungkam.

“Gak bisa saya jawab itu bos, karena bukan kemampuan saya menjawabnya. Ke orang-orang kompeten lah UKPBJ,” sebut Hotman ketika disinggung apakah sudah tepat Pemkab Humbahas membelikan mobil dinas di masa pandemi Covid-19.

Hotman juga memilih bungkam ketika disinggung pengusulan pembelian mobil dinas itu.”Bersalahaan nanti saya, karena gak mengerti. Saya pun belum lihat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nya,” ujar Hotman.

Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemkab Humbahas,  Batara Siregar mengaku, realisasi pajak di tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp 9.011.203.725 atau 99,94 persen dari total yang dianggarkan Rp 9.017.031.070.

Terdiri dari pajak hotel sebesar Rp 38.165.000 dari target Rp 96.440.000 dan pajak restoran Rp 1.431.768.130 dari target Rp 1.400.000.000.

Kemudian, pajak hiburan Rp 1 juta dari target Rp 2.112.000,00, pajak reklame Rp 179.349.620,00 dari target Rp 149.050.000 dan pajak penerangan jalan Rp 3.437.945.979 dari target Rp 3.190.000.000,00.

Selanjutnya, pajak pengambilan bahan galian golongan C terealisasi Rp 1.541.392.129 dari target Rp 2.229.429.070, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi Rp 1.760.569.067 dari target Rp 1.350.000.000, serta pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi Rp 621.013.800 dari target Rp 600.000.000.

Sementara itu, Bupati Dosmar Banjarnahor ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA)  hingga berita ini diterbitkan tidak ada memberikan jawaban.

Adanya anggaran pembelian mobil dinas itu menuai tanggapan miring dari masyarakat, yang menilai Bupati dan Wabup terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Seperti tanggapan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Futra) Oktavianus Rumahorbo. Dia mengatakan, anggaran sebesar itu harusnya diupayakan untuk kepentingan masyarakat kecil di masa pandemi ini.

“Contohnya memberikan bantuan sembako bagi yang terdampak Covid-19 dan pembangunan infranstruktur di daerah terpencil,” tukasnya

Sementara soal kewajaran, Bupati dan Wabup harusnya melihat dalam pembelian kendaraan dinas seimbang dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) per tahunnya.

“Hal seperti itu lah yang sering terjadi di lingkungan pemerintahaan daerah, penggunaan anggaran tidak dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkab Humbahas seharusnya melakukan penghematan atau penggunaan anggaran yang lebih tepat. “Kalau seperti ini kita melihat Pemkab Humbahas lebih identik dengan deal politik,” ucap Oktavianus.

Salah seorang Tokoh Pemuda, Lambok Situmeang menilai, Pemkab Humbahas harusnya melakukan penghematan anggaran. Dan bukan melakukan pembelian kendaraan yang dinilai tidak penting.

“Anggaran mobil dinas di tahun 2021 yang ditampung di APBD itu harusnya mementingkan pada rakyat kecil. Karena saya melihat kendaraan dinas lama masih layak dipakai,” tukasnya.

Perlu diketahui, di awal kepemimpinan Dosmar sebagai Bupati Humbahas periode 2015-2020, membeli mobil Fortuner sebagai mobil dinas lapangan. Sementara  Wakilnya mobil tipe jenis Pajero Sport.

Jelang akhir masa jabatannya, Dosmar kembali mengajukan pembelian mobil dinas Bupati, mobi Sekertaris Daerah (Sekda), mobil tamu Setdakab dan mobil Patwal dengan menghabiskan anggaran senilai Rp 2,2 miliar. Meski sempat mendapat penolakan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD, namun pengadaan mobil itu tetap direalisasikan melalui APBD tahun 2019. (DS)