Kejari Asahan Temukan Alat Bukti Dugaan Korupsi DD dan BUMDes Sei Dadap 

Kasi Intel Kejari Asahan, Josron Malau dan Bahrum selaku Ketua Independent Hukum Indonesia (IHI) Asahan.

Asahan, Lintangnews.com | Laporan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Independent Hukum Indonesia (IHI) Kabupaten Asahan membuahkan hasil terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Sei Dadap I/II tahun anggaran (TA) 2018-2019 yang dilaporkan pada tahun 2019 lalu.

Ini disampaikan Bahrum selaku Ketua IHI Asahan, Jumat (12/11/2021) saat ditemui di kantornya, Jalan Sentul Nomor 1 Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Menurut Bahrum dari beberapa kasus kebanyakan dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) dengan kasus yang beragam seperti modus mark-up anggaran hingga pertanggungjawaban diduga fiktif.

Seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sei Dadap I/II telah dilaporkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan tahun 2019 lalu. Bahrum melaporkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes Sei Dadap I/II atas dugaan keterlibatan dalam manipulasi data dugaan korupsi pengelolaan dana sejak tahun 2015-2019.

Di tempat terpisah pada awak media, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, Aluwi melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Josron Malau membenarkan adanya laporan dugaan korupsi APBDes dan BUMDes Sei Dadap I/II.

Josron menyebutkan, atas perhitungan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Asahan, terkait pengelolaan Dana Desa Sei Dadap I/II tahun anggaran 2018-2019 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 300 juta lebih.

“Alat bukti telah kita temukan setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap oknum Kades Sei Dadap I/II itu. Dari hasil pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan kita lakukan Perbuatan Melawan Hukumnya (PMH) telah ditemukan,” ungkapnya.

Lanjutnya, terkait penetapan tersangka masih berkoordinasi terlebih dahulu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejari Asahan. “Nanti juga ketahuan, sabar dan tunggu saja penetapan terhadap tersangka,” ungkapnya.

Sementara dugaan korupsi pengelolaan dan BUMDes Desa Perkebunan Sei Dadap I/II, Josron belum bisa menjelaskan secara rinci. Namun pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes.

“Ada pemeriksaan pada tahap pertama dan yang bersangkutan telah kita periksa. Namun  untuk tahap berikutnya kita akan lakukan lagi pemeriksaan,” ujarnya sembari mengatakan untuk dugaan korupsi BUMDes pihaknya menunggu hasil audit dari BPKP dan Inspektorat Asahan. (Heru)