Kejari Toba Tutup 2 Perkara Tindak Pidana Umum dengan Restorative Justice

Kedua belah pihak melakukan perdamaian di ruang Aula Kejari Toba.

Toba, Lintangnews.com | Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba melaksanakan Restorative Justice (RJ) pada 2 pekara tindak pidana umum, dengan melakukan ekspose secara virtual bersama Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bersama Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), di ruang video conference Kejari Tobasa, Senin (29/11/2021).

Ada pun 2 perkara itu atas nama Minton Siagian pasal 44 ayat 1 junto pasal 44 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atas nama tersangka Hotman Hutadjulu pasal 310 ayat 2 KUHP pada kasus pencemaran nama baik.

Kajari Toba, Baringin Pasaribu mengatakan, kedua perkara itu telah dilaksanakan RJ berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restorative.

“Dalam hal ini kita harapkan pada perkara pertama antara tersangka Minton Siagian dan saksi korban Restaria merupakan pasangan suami isteri (pasutri) dapat kembali membangun rumah tangganya,” ucap Baringin.

Sementara yang kedua, tersangka Hotman Hutadjulu dengan korban Maruli Tua Tambunan masih lingkup keluarga besar Ompu Gerad Tambunan yaitu dalam adat Batak, tersangka adalah pangkat boru atau menantu dari korban.

“Respon positif masyarakat melihat proses perdamaian itu solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami tersangka dengan korban yang sebelumnya sudah berselisih selama kurang lebih 20 tahun,” sebut Kejari.

Baringin menjelaskan, pelaksaan RJ di wilayah hukum Kabupaten Toba merupakan yang pertama kali. Ini akan tetap melaksanakan kegiatan RJ sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Ekspose perkara melalui sarana zoom bersama Jaksa Agung tindak pidana umum, dimana pimpinan menyetujui 2 perkara itu dinyatakan dihentikan penuntutan, karena telah memenuhi syarat RJ. Dengan RJ ini, banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat pencari keadilan di wilayah Toba, terutama dalam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan berdasarkan hati nurani,” terang Baringin.

Kedua perkara itu selanjutnya akan dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan Nomor : S.TAP-1503/L.2.27/Eku.2/11/2021 dan SKP2 dengan Nomor : S.TAP-1504/L.2.27/Eku.2/11/2021. (Frengki)