Kepsek SDN 173399 Sihite Ditetapkan Tersangka Kasus Pelanggaran Pilkada Humbahas

Ilustrasi.

Humbahas, Lintangnews.com | Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 173399 Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) inisial LM, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Iya, benar LM kemarin (Sabtu) sudah kita tetapkan tersangka,” sebut Kasat Reskrim Polres Humbahas, AKP JH Tarigan melalui sambungan telepon seluler, Minggu (27/12/2020).

Dijelaskan, LM ditetapkan setelah penyidik dari Polres Humbahas menerima keterangan saksi ahli bahasa. Dimana menilai dengan blak-blakan memilih pasangan calon (paslon) petahana, Dosmar Banjarnahor-Oloan Paniaran Nababan (Dosmar-Oloan) di muka umum.

“Ahli tata bahasa membenarkan dan itu merupakan suatu ajakan memilih dari paslon,” sebut AKP JH Tarigan.

Selain itu, hasil dari gelar perkara atau ekspose oleh pihaknya bersama tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) menyatakan mencukupi unsur untuk ditingkatkan ke penyidikan. “Jadi, (Senin) kita akan kirim berkas ini ke Kejaksaan,” kata AKP JH Tarigan.

Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan pihaknya dengan singkat, mengingat karena waktu penyelidikan Pilkada begitu singkat. Dan harus diproses sesuai aturan yang berlaku.

“LM dijerat pasal 188 junto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 atas temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan ditemukan pelanggaran pidananya,” kata AKP JH Tarigan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Humbahas, Henri W Pasaribu juga membenarkan penetapan tersangka terhadap JM. “Ya, kemarin (Sabtu) telah ditetapkan,” sebut Henri melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Menurut Henri, penetapan LM sebagai tersangka atas keikutsertaan dalam acara borhat-borhat (pemberangkatan) yang dilakukan masyarakat dengan mengundang pasangan Dosmar-Oloan. Selain itu, LM ikut bernyanyi di acara itu bersama warga dan mengarahkan dukungan terhadap Dosmar-Oloan.

“Tentunya bertentangan dengan pasal 188 jo pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2020. Dengan hasil klarifikasi dari pihak Bawaslu dan penyidik terhadap oknum Kepsek mengakui keterlibatannya, serta  itu dilakukan dengan spontan. Kesaksian para saksi juga membernarkan hal itu,” kata Henri.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula atas temuan Bawaslu, setelah adanya laporan dari masyarakat. Bawaslu pun melimpahkan berkas dugaan pelanggaran Pilkada oleh LM ke Sentra Gakkumdu.

Menurut Henri, Bawaslu memutuskan melimpahkannya ke Sentra Gakkumdu, setelah menyatakan laporan dugaan itu memenuhi syarat dan layak untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

“Hasil klarifikasi dari pelapor, terlapor dan saksi terlapor, jika syarat materil dugaan pelanggaran sudah terpenuhi. Sehingga Bawaslu meneruskan ke Sentra Gakkumdu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu melakukan klarifikasi kepada LM dan para saksi. Dari hasil klarifikasi, LM mengakuinya.

“LM mengakui, tanpa sadar diri ikut bergabung ke acara borhat-borhat paslon Dosmar-Oloan dan bernyanyi bersama, serta hadir dalam acara itu di rumah mantan Kepala Desa (Kades) Sihite I,” sebut Henri.

Hasil klarifikasi dari 2 orang saksi LM (terlapor) yakni BS dan OJ juga mengakui hal itu. Keterangan saksi membenarkan kehadiran terlapor pada acara tersebut.

Namun kehadiran terlapor menurut saksi, karena desakan orang-orang yang hadir pada acara itu untuk menghargainya. “Makanya mungkin terlapor jadi ikut bergabung dan itu hasil keterangan saksi,” tambah Henri.

Atas perbuatan LM, selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dijerat pasal 188 junto pasal 71 ayat 1 UU Pilkada. Dengan bunyi, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta. (DS)