Ketua DPRD Taput Sikapi Ketidaksepahaman Pembahasan R-APBD 2021

Ketua DPRD Taput, Poltak Pakpahan.

Taput, Lintangnews.com | Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Poltak Pakpahan menjabarkan sikap ketidak sepahaman dan tidak tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, akibat salah satu faktor kondisinya yang sakit di tengah alotnya agenda rapat.

Ini ditambah lagi kondisi keluarganya yang masih berduka akibat ibundanya meninggal dunia, sehingga harus menguras energi serta pikirannya, makanya membuat Poltak absen berkantor selama 10 hari.

“Saya sudah tidak masuk kantor 10 hari, akibat sakit dan ibu meninggal dunia, hingga membuat pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) menempuh banyak rintangan,” terangnya, Senin (14/12/2020).

Poltak membuka fakta apa sebenarnya terjadi di DPRD Taput, sehingga tidak saling menyalahkan. “Kita tidak perlu lagi saling menyalahkan. Cukup lah kita mematuhi peraturan yang berlaku tentang penyusunan R-APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020,” ucapnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, keterlambatan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioriras Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang disampaikan Pemkab Taput sudah dijawab sendiri.

“Pihak eksekutif sudah menyatakan keterlambatan penyampaian KUA PPAS karena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baru diupload bulan Oktober akibat pemerintah fokus penanganan pandemi Covid-19. Adanya keterlambatan dari pemerintah pusat ini, maka berpengaruh ke daerah dan arah kebijakan penggunaan anggaran tahun 2021, serta Daftar Isian Pelaksana Anggara (DIPA) yang baru turun bulan September 2020,” jelas Poltak.

Lanjutanya, Pemkab Taput sebenarnya telah menyampaikan KUA PPAS pada Jumat (6/11/2020) sore. Poltak mengatakan, telah melayangkan surat undangan per tanggal 9 November 2020 agar KUA PPAS dibahas pada 10 November.

Namun hingga 4 hari sejak tanggal 10-14 November, agenda rapat Badan Musyawarah (Banmus) tidak pernah qorum akibat sebagian anggota dewan tidak menghadirinya, justru sebaliknya eksekutif selalu hadir. Hal ini menurut Poltak, bisa dulihat dari absensi di risalah rapat.

“Kalau ada niat tulus dan baik pihak legislatif maupun eksekutif dari dead line pembahasan tanggal 30 November pasti tercapai. Artinya ada rentang 21 hari sejak tanggal 10-30 November. Jika itu dibahas, pasti sudah terjadi penetapan dan kesepakatan bersama antara eksekutif bersama legislatif, sehingga pemotongan Dana Insentif Daerah (DID) tidak akan terjadi,” kata Poltak.

Dia juga mengutarakan perkembangan akibat tidak tercapainya kesepakatan telah dilakukan rapat internal Pemkab Taput dan DPRD. Dalam rapat itu, Pemkab Taput memilih menetapkan APBD melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Poltak mengakui, pihaknya telah melakukan konsultasi atas niatan Perkada yang akan dijalankan eksekutif akibat tidak tercapainya kesepakatan pembahasan R-APBD 2021.

“Kita sudah konsultasi ke Provinsi, RAPBD masih terbuka untuk dibahas, bahkan masih banyak daerah yang membahas asalkan masing-masing pihak tidak ada saling memaksakan kehendak,” ungkap Poltak.

Dirinya masih berharap, pembahasan R-APBD terjadi kesepakatan, sehingga tidak ada sanksi dengan pengurangan DID.

“Mari kita saling mengalah, dan tidak memaksakan kehendak, sehingga DID untuk kepentingan masyarakat tidak dikurangi,” kata Poltak mengakhiri. (Pembela)