Konsep Food Estate Taput akan Menjadi Harapan Baru Bagi Masyarakat

Presiden Joko Widodo bersama Bupati Taput, Nikson Nababan.

Taput, Lintangnews.com | Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) akan menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki kesempatan dalam bidang pengembangan lokasi food estate (lumbung pangan) di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah pusat telah menerima permohonan dan survei lahan food estate untuk Kabupaten Taput seluas 17.961,72 hektar yang berlokasi di Kecamatan Sipoholon, Parmonangan dan Adiankoting.

Dalam konsep pembangunan food estate ini, akan dilakukan secara terintegrasi yang mencakup bidang pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan.

Untuk upaya mengelola pengembangan food estate di Taput, Bupati Nikson Nababan berharap kepada pemerintah pusat agar mau melibatkan seluruh stakeholder. Dimana lahan dimaksud terlebih dahulu diserahkan Kementrian Kehutanan (Kemenhut) pada Pemkab Taput.

Selanjutnya Pemkab Taput akan bertindak sebagai regulator, dengan membagi lahan ke masyarakat yang bersedia mengelolanya dan mengikuti ketentuan dari pemerintah. Setelah itu semua bisa berjalan, maka Pemkab Taput akan mengikat kerja sama bersama pihak swasta yang bersedia membeli hasil pertanian dari lahan dimaksud dengan harga terbaik.

Nikson menuturkan, keberadaan food estate akan menjadi sentra ekonomi bagi Pemkab Taput yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat ikut andil secara langsung dan mengikat kerja sama, bukan hanya penonton.

Dia menuturkan, masyarakat turut serta dalam mengolah lahan (pinjam pakai) bukan pemilik, tetapi mendapatkan harga terbaik untuk hasil pertaniannya sesuai ketentuan kerja sama yang diikat Pemkab Taput dengan pihak swasta.

“Saya berharap, konsep pengembangan food estate ini menjadi sentra produksi komoditi tanaman berbuah di Sumut, serta menjadi percontohan nasional. Di samping menghasilkan buah, juga tetap menjaga keseimbangan alam,” paparnya.

Pada prinsipnya, konsep pengembangan food estate di Taput itu harus melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat dan pihak swasta mengikat kerja sama yang saling menguntungkan. (Pembela)