Koptan Mandiri Asahan Pegang IUPHHK-HTR, Minta Penegak Hukum Ambil Tindakan 

Ketua Koptan Mandiri, M Wahyudi dan Penasehat Hukum, Tri Purno Widodo saat menggelar konferensi pers.

Asahan, Lintangnews.com | Koperasi Tani (Koptan) Mandiri (KTM) merupakan  koperasi yang berdiri di Kabupaten Asahan telah Memegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) berdasarkan surat Bupati Asahan atas areal 1.262, 61 hektar atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Koperasi yang diketuai M Wahyudi itu kini merasa kelompoknya adalah kelompok yang disalahkan berdasarkan terjadinya beberapa rentetan kejadian yang merugikan pihak Koptan Tani Mandiri.

Ini seperti penguasaan lahan dan terjadinya tindakan kekerasan kepada anggota Koperasi oleh sekelompok orang yang diduga sebagai perambah lahan milik Koptan Mandiri.

Menggelar jumpa pers, Selasa (11/1/2022) di Kisaran, Kabupaten Asahan, Penasehat Hukum (PH) Koperasi Tani Mandiri, Tri Purnowidodo menegaskan, Koperasi adalah pemegang IUPHHK-HTR atas areal seluas 1.262,61 hektar di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan.

Dijelaskannya, keputusan itu sesuai Nomor : 438/HutBun/2010 tanggal 10 November 2010 tentang pemberian usaha kepada Koperasi Tani Mandiri seluas 1.262,61 hektar.

“Keputusan ini dilengkapi dengan lampiran peta. Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan surat tentang pecadangan areal untuk tanaman rakyat seluas 1.540 hektar berikut dengan peta lampirannya,” terang Tri didampingi Wahyudi.

Pengacara yang biasa disapa dengan sebutan Dodo itu menerangkan, status areal seluas1.540 hektar itu telah sah dapat dimanfaatkan oleh Koptan Mandiri dengan luas 1.262, 61 hektar secara hukum adalah hutan produksi yang dapat diproduksi.

“Dengan wewenang itu, maka Koptan Mandiri secara legal berhak memanfaatkan hasil hutan tanaman rakyat tersebut. Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan berhak atas nama kelompok lain, kami anggap itu adalah ilegal,” tegasnya.

Tri mengatakan, saat ini ada pihak lain atau kelompok lain yang secara ilegal yang merambah lahan itu. Bahkan mengklaim lahan dimaksud milik kelompok itu yang masuk dalam areal Koptan Mandiri dengan luas 1.262, 61 hektar.

“Bagaimana bisa ada kelompok lain juga memiliki izin atas lahan itu di lokasi yang sama, maka kegiatan ilegal dengan merambah dan mengklaim lahan yang telah memegang IUPHHK-HTR. Dalam hal ini kami berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH), agar dapat memproses secara hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan perambahan ilegal itu,” ujarnya.

Padahal sambung Tri, Poktan Mandiri sampai saat ini masih memegang IUPHHK-HTR dan tidak pernah dilakukan pencabutan IUPHHK-HTR oleh Bupati Asahan atau dari Kementerian.

“Dari itu semua sudah jelas Poktan Mandiri berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai pasal 90 PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 yang menyatakan pemengang persetujuan pengelolaan desa, izin HTR berhak mendapat perlindungan dari gangguan pengrusakan dari perusak lingkungan atau dari gangguan dari pihak lain,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini yang terjadi malah sebaliknya, bukannya Koptan Mandiri yang dapat perlindungan. Justru para perambah yang mendapat perlindungan. Tri mengatakan, telah melaporkan tindakan perambah itu, namun belum ada tindakan pihak penegak hukum dan pihaknya yang justru menjadi dilaporkan dengan hal lain, dimana sempat terjadi aksi kekerasan antara anggota Koptan Mandiri dan perambah.

“Padahal, kewajiban selalu dilaksanakan Koptan Mandiri seperti membayar pajak dan lainnya. Bahkan kalau ada terjadi sesuatu seperti kebakaran hutan, itu yang bertanggung jawab adalah Koptan Mandiri. Jadi sudah jelas yang berhak menguasai dan memanfaatkan lahan itu Koptan Mandiri. Kami minta kepada pemangku jabatan dan APH agar dapat adil untuk mengambil tindakan. Kami meminta agar para perambah itu tidak diberi angin segar atau diiming-imingi kemenangan,” pungkasnya.

Sekelompok orang yang merambah lahan itu disebut-sebut telah memiliki surat keterangan tanah dari Kepala Desa (Kades).

Sementara menurut Tri, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor : 593/5707/SJ tahun 1984, Camat, Lurah atau pun Kades tidak dibenarkan mengeluarkan surat keterangan tanah yang telah terdaftar atas nama orang lain.

“Berbagai upaya terbaik sudah kami lakukan termasuk juga mediasi. Dalam mediasi juga sudah membuka peluang bagi para perambah untuk bergabung dengan kelompok kami. Tetapi nyatanya mereka tidak mau dan memilih dengan cara merambah,” katanya.

Kedepan kata Tri, pihaknya akan melayangkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk permohonan perlindungan hukum terhadap Koptan Mandiri. (Heru)