KW Rekanan Picu Cokol-Cokolan Antara Penyelenggara Proyek di Dinas PUPR Siantar

Salah satu proyek lanjutan pembangunan jalan pada Outer Ring Road Kota Siantar yang mirip kubangan kerbau.

Siantar, Lintangnews.com | Sebelum mengerjakan proyek yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemko Siantar, para penyedia jasa (rekanan/pemborong) diduga lebih dulu memberikan KW (kewajiban).

“Kan sudah ku bilang awalnya dikasih itu (KW). Kalian pun sudah lebih tau,” ungkap seorang penyedia jasa saat ditemui di salah satu warung kopi Jalan Gereja, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Sabtu (28/12/2019).

Ironisnya, tradisi KW dari penyedia jasa yang akan mengerjakan proyek disebut memicu cokol-cokolan sesama oknum di Dinas PUPR Siantar karena tak satu pintu.

“Sudah tradisi itu kalau soal KW. Tapi, jadi cokol-cokolannya. Karena, tak satu pintu. Semua meminta. Wali Kota minta, Sekda, Kadis, Kelompok Kerja (Pokja), bahkan oknum anggota DPRD,” bebernya.

Di balik tradisi KW dari penyedia jasa sebelum mengerjakan proyek, disebut ada dari ring 1 dan 2. Namun, kondisi penyedia jasa tak diseptikan atau dikondisikan. “Lain lagi ring 1 sama 2 meminta. Tapi, tak diseptikan situasi,” katanya.

Selain itu, mengenai proyek yang dikerjakan menjelang pergantian tahun dianggap sebagai jebakan ‘batman’ bagi penyedia jasa karena lambatnya Dinas PUPR Siantar menyelenggarakannya.

“Sekarang kan karena lambatnya Dinas PUPR Siantar menyelenggarakan. Setelah bulan September berjalan proses tender. Itu pun tak langsung pengerjaan. Jebakan ‘batman’ lah,” jelasnya.

Kemudian, proyek menjelang pergantian tahun yanh dianggap jebatan ‘batman’ itu rela dikerjakan karena penyedia jasa tak ingin rugi. “Terpaksanya. Daripada tidak kembali setidaknya setengah. Karena, sudah terlanjur masuk modal,” ucapnya.

Disinggung apakah proyek peningkatan jalan yang telah dikerjakan dimenangkan dengan fight, dia membenarkannya.

“Habis kita tak tau siapa saja yang menjadi peserta lelang. Daripada modal yang telah lebih dulu dimintai, mau tak mau kita fight,” ketusnya.

Menurutnya, sistem pembayaran proyek lebih mantap di Pemkab Simalungun. “Lebih enak pembayaran di Pemkab Simalungun. Meski berutang, pas bayar clear seluruhnya. Di Dinas PUPR Siantar, ada sisa malah minta lagi dengan iming-iming proyek tahun depan. Itu pun tidak pasti kita dapat kerjanya. Mau tak mau, kita terpaksa fight,” tukasnya.

Diketahui, proyek diselelenggarakan Dinas PUPR Siantar menjelang pergantian tahun di antaranya peningkatan Jalan Sumber Jaya (Blok Gadung), Kecamatan Siantar Martoba, revitalisasi drainase (parit pasangan) di sisi kanan dan kiri Jalan Wahidin, Kelurahan Melayu, Kecamata Siantar Utara.

Lainnya, peningkatan Jalan Matio dan Bahkora II, Jalan Pendidikan, Jalan Sawit di Tambun Nabolon, revitalisasi drainase di sisi Jalan Radjamin Purba, revitalisasi drainase di sisi Jalan Patuan Anggi, revitalisasi drainase Jalan Gotong Royong dan lanjutan pembangunan jalan Outer Ring Road.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Siantar, Jhonson Tambunan ketika coba dikonfirmasi wartawan melalui seluler, Sabtu (28/12/2019) sekira pul 18.21 WIB tak ada jawaban. (Zai)